JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG — Upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui sektor pariwisata terus didorong. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata, Desa Wisata, dan Wisata Alam Kedung Beras, Pudak Payung, Kota Semarang, Sabtu (12/9/2026).
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena yang hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut, mengatakan, kunjungannya ke desa wisata dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi destinasi sekaligus mengetahui sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata di daerah.
Menurut Samuel, selama hampir dua tahun pihaknya kerap mengundang perwakilan berbagai desa wisata untuk berdiskusi. Namun, pertemuan yang berlangsung di kota dinilai belum cukup untuk menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Kalau kita hanya mengundang ke kota untuk pertemuan, kita hanya mendengarkan kondisi yang mereka katakan. Sekarang saya ingin melihat secara fisik lokasi mereka seperti apa dan bagaimana keterlibatan masyarakatnya,” ujarnya.
Ia mengapresiasi respons masyarakat sekitar yang dinilai cukup baik dalam mendukung pengembangan kawasan wisata. Keterlibatan masyarakat, termasuk dalam kegiatan berbasis lingkungan atau eco green, menjadi salah satu modal penting bagi keberlanjutan desa wisata.
Meski demikian, Samuel mengingatkan agar pengembangan destinasi tidak hanya mengandalkan cerita atau klaim mengenai banyaknya objek wisata. Setiap potensi yang disebut sebagai unggulan harus memiliki data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan hanya bertanya secara verbal. Datanya harus ada dan persis. Jangan berlebihan. Data asli dari setiap objek harus diketahui,” tegasnya.
Samuel juga menekankan pentingnya pemetaan kapasitas masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan destinasi. Menurutnya, sebuah desa atau kawasan wisata memiliki masyarakat dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam, mulai dari anak-anak, orang dewasa, lansia hingga penyandang disabilitas.
Karena itu, pengelola perlu mengetahui siapa pelaku utama di setiap objek wisata, sekaligus memahami kapasitas masing-masing. Potensi yang sudah kuat perlu dikembangkan sebagai keunggulan, sementara keterbatasan yang masih ada harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.
Ia mencontohkan pentingnya penyajian informasi visual di kawasan wisata. Peta atau gambaran destinasi yang mudah dipahami pengunjung dapat membantu wisatawan mengetahui berbagai objek yang tersedia sekaligus menarik minat mereka untuk menjelajah.
“Bagi orang yang baru melihat tempat ini, kalau ada gambaran yang jelas, mereka bisa mengetahui bagaimana menuju air terjun atau objek lainnya. Itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dipasarkan,” katanya.
Selain potensi alam, Samuel melihat produk dan kreativitas masyarakat juga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari promosi desa wisata. Produk kerajinan, seni, budaya hingga hasil kreativitas masyarakat dapat menjadi identitas yang membedakan satu destinasi dengan destinasi lainnya.
Samuel juga mengajak masyarakat dan pengelola desa wisata serta pejabat daerah (camat) yang hadir dalam kegiatan tersebut, harus memiliki pemahaman menyeluruh mengenai apa yang mereka miliki. Bukan hanya mengetahui potensi, tetapi juga memahami keunggulan sekaligus kekurangannya.
“Kalau kita memahami apa yang kita miliki, pasti kita akan punya visi dan perencanaan ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, visi dan perencanaan tersebut tidak dapat dijalankan oleh pengelola desa wisata seorang diri. Diperlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah kota, DPRD provinsi, DPRD kota, serta pemerintah pusat.
Dengan kolaborasi tersebut, pengembangan desa wisata diharapkan tidak berhenti pada pembangunan destinasi, tetapi mampu menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat.
“Visi dan perencanaan ke depan itu kita lakukan bersama. Bukan hanya mereka, tetapi juga pemerintah kotanya, DPRD provinsi, DPRD kota, dan kami di DPR RI,” pungkasnya Samuel Wattimena. (ucl)
