JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG – Gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendapat apresiasi dari sejumlah akademisi ilmu sosial dan politik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ia dinilai mampu memahami persoalan masyarakat, mengedepankan pendekatan humanis, serta membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan.
Penilaian beberapa dekan disampaikan usai acara Welcoming Dinner Forum Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (Fordekiis) di Semarang, Jumat (23/10/2026). Para akademisi menilai, pemahaman terhadap persoalan masyarakat dan keterlibatan berbagai pihak menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Finnah Fourqoniah, mengaku terkesan dengan pemaparan Ahmad Luthfi mengenai persoalan yang dihadapi Jawa Tengah beserta langkah penanganannya.
“Saya tadi mendengarkan sambutan Pak Gubernur, amazing. Senang banget. Saya tadi membatin dan ngobrol sama teman di sebelah, harusnya warga Jawa Tengah berbangga memiliki pemimpin yang memahami konteks permasalahan dan mencoba membuat kegiatan-kegiatan atau program yang memang mengentaskan masalah-masalah itu,” ujarnya.
Menurut Finnah, kemampuan memahami persoalan daerah merupakan aspek mendasar dalam kepemimpinan. Pemimpin tidak cukup hanya menyampaikan program, tetapi juga perlu memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan mereka.
“Beliau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan tersebut. Banyak daerah tidak punya itu,” katanya.
Ia berharap pendekatan yang diterapkan di Jawa Tengah dapat menjadi referensi bagi daerah lain, khususnya dalam membangun kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi.
“Mudah-mudahan kami di Kalimantan Timur bisa meniru kolaborasi antara akademisi dan juga birokrasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Sekali lagi, Jawa Tengah berbanggalah atas gubernur kalian dan insyaallah bisa menjadi role model kolaborasi antara kampus dan juga pemerintah,” tuturnya.
Apresiasi serupa disampaikan Ketua Fordekiis sekaligus mantan Dekan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas’udi. Ia menilai Ahmad Luthfi memiliki karakter kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat dan menempatkan persoalan warga sebagai prioritas.
“Saya kira profil beliau dari gayanya, maupun dari sisi kebijakan yang diambil dan yang disampaikan, salah satu tipe gubernur yang sangat merakyat, down to earth, dan menjadikan apa yang disebut sebagai persoalan masyarakat sebagai prioritas untuk diselesaikan,” ujarnya.
Wawan secara khusus menyoroti prinsip collaborative governance atau tata kelola pemerintahan kolaboratif yang disampaikan Ahmad Luthfi. Menurutnya, pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
Perguruan tinggi, kata dia, memiliki hasil penelitian, inovasi, serta kapasitas keilmuan yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan. Sebaliknya, persoalan yang dihadapi pemerintah juga dapat menjadi bahan kajian akademik untuk menghasilkan solusi yang aplikatif.
“Kita tahu bahwa kolaborasi ini menjadi kunci paling pokok agar inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran yang ada di kampus itu bisa menginspirasi kebijakan yang ada di pemerintah,” jelasnya.
Ia berharap pola kepemimpinan yang membuka ruang kolaborasi tersebut dapat menginspirasi pemerintah daerah lain dalam menyelesaikan persoalan pembangunan.
“Tentu kita bersyukur ada model dan pola kepemimpinan seperti beliau dan harapannya tentu bisa menginspirasi daerah-daerah yang lain,” katanya.
Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi di Jawa Tengah telah dikembangkan melalui sejumlah program. Hingga 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tercatat menjalin kesepakatan kerja sama dengan 123 perguruan tinggi, terdiri atas 49 perguruan tinggi pada 2025 dan 74 perguruan tinggi pada 2026.
Salah satu implementasinya melalui program Kecamatan Berdaya yang melibatkan enam perguruan tinggi, yakni UGM, Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Unika Soegijapranata, Politeknik Negeri Semarang (Polines), dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Kerja sama tersebut mencakup kuliah kerja nyata (KKN), pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga penanganan stunting. Pemprov Jateng juga menggandeng Undip untuk mengembangkan teknologi desalinasi sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan air bersih di wilayah pesisir.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Supriadi Torro, menilai pendekatan Ahmad Luthfi mencerminkan cara pandang ilmu sosial yang humanis dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
“Sambutan Gubernur tadi itu benar-benar dilihat sebagai pandangan ilmu sosial yang sangat humanis. Apa yang beliau angkat sebagai satu persoalan, kemudian diberi solusi. Semua langkah-langkahnya terukur,” ujarnya.
Supriadi juga menyoroti pentingnya pelayanan publik yang memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Menurutnya, pemerintah harus mampu menerjemahkan persoalan yang diidentifikasi menjadi langkah konkret dengan sasaran yang jelas.
“Penekanannya adalah tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlayani. Nah, itu menurut saya menjadi tugas dan tanggung jawab beliau,” katanya.
Ia menambahkan, perguruan tinggi dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah, baik dalam merumuskan arah kebijakan maupun mengevaluasi persoalan yang belum terselesaikan.
“Perguruan tinggi itu adalah pilar ilmu. Kalau ini kan jelas, targetnya apa, ke mana, kemudian bagaimana melakukannya,” ungkapnya.
Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam menjawab persoalan pembangunan di Jawa Tengah. Salah satu bentuk kontribusi yang didorong adalah melalui KKN tematik dan pendampingan desa binaan agar mahasiswa dapat terlibat langsung dalam membantu masyarakat.
“Bagaimana agar mahasiswa kita harus mempunyai kontribusi terhadap desa binaan,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia menyebut sejumlah tantangan pembangunan yang membutuhkan dukungan lintas disiplin ilmu, mulai dari penanganan banjir rob di kawasan pesisir, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja siap pakai, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur melalui data statistik, grafik pertumbuhan, atau pembangunan fisik. Peningkatan kualitas manusia dan penyelesaian persoalan sosial juga harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan.
“Pembangunan provinsi tidak hanya berdasarkan data grafik maupun pembangunan fisik,” katanya.
Ahmad Luthfi berharap perguruan tinggi, khususnya fakultas ilmu sosial dan politik, turut mengambil peran dalam memahami dinamika masyarakat, merumuskan solusi, serta memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempertemukan kapasitas akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga program pembangunan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi memberikan manfaat yang terukur bagi warga Jawa Tengah. (*)
