Bursa Cawapres, Prof Jamal Guru Besar UNS: Wapres dari Gerindra Boleh Saja, Tapi Kalau Gagal jadi Masalah Sendiri Buat Prabowo 


JATENGPOS. CO. ID, SOLO – Pengamat hukum dan kebijakan publik,  yang juga Guru Besar Ilmu Hukum UNS Solo, Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. mengatakan, wapres pengganti Gibran sangat ditentukan hak prerogatif presiden Prabowo.

Presiden boleh saja mengambil pendamping dari internal partainya Gerindra. Jika sukses akan menjadi modal social pada pilpres 2029.Tetapi jika gagal akan menjadi ancaman Prabowo sendiri.

“Mengambil wapres internal Gerindra ada plus-minusnya. Plusnya Gerindra makin perkasa, memudahkan koordinasi lahir batin, karena ada dalam satu kotak yang sama sekali tidak ada sudut-sudut atau penghalang, chemistrynya satu perahu. Kalau kinerjanya baik, itu social capital 2029. Tetapi seandainya tidak, jadi masalah yang cukup serius (buat Prabowo) pada 2029,”kata Prof Jamal, kepada Jateng Pos, Kamis 19 November 2026, ketika diminta tanggapanya terkait wapres pengganti Gibran yang mundur.

Secara konstitusi, menurutnya, Prabowo bisa mengambil wapres dari kalangan mana saja tergantung selera. Karena dalam undang-undang disebutkan, apa bila wapres mundur (bukan karena impeachment), presiden punya waktu untuk mengajukan dua calon wapres. Apakah partai pengusung atau bukan, atau profesional, DPD, ilmuwam atau tehnokrat, tidak ada batasan.

Baca juga:  "Pak Rahman" Jadi Andalan Pengendalian Inflasi

“Karena itu sekarang semuanya pada sami’na wa ‘athokna, Kira-kira pie pak presidene, saya juga merasa ada keengganan para ketua parpol, sebenarnya presiden juga ingin mendengar, mana, ada ga kira-kira ketua partai politik atau parpol yang ingin mengusung atau mengusulkan ke presiden. Presiden kan pasti menawarkan itu sebetulnya, tapi pasti tidak ada yang berani,”kata mantan Rektor UNS periode 2019–2024 itu.

“Tapi kalau melihat ada AHY (Demokrat), ketua PAN (Zulkifli Hasan), Ketua PKB (Muhaimin Iskandar), hampir semua ketua parpol ada di kebinet, semua ex officio menjadi Menko, mereka sudah tidak ada yang mengajukan, biarlah pak presiden saja (yang menentukan wapres) kira-kira begitu,”imbuhnya.

Baca juga:  Koalisi Semarang Maju Matangkan Calon Wakil Wali Kota Pendamping Yoyok Sukawi

Kalau ingin legitimate, menurutnya, dua calon wapres yang diajukan Prabowo, harus tahu karakteristik idiologi Prabowo sendiri. Maka pilihanya bisa jadi dari partai Gerindra. Ada Sufmi Dasco, Ahmad Muzani, Sugiono. Tapi apakah tidak resisten presiden-wapres satu partai, menurut Prof Jamal memang ada plus-minusnya.

“Untuk peluang wapres keterwakilan daerah atau orang- orang DPD, itu hak prerogatif presiden, apakah itu dari parpol, profesioanl, atau DPD (Dewan Perwakilan Daerah), boleh saja dipertimbangkan, tapi semua kembali kepada hak prerogatif presiden,”katanya.

Sebab menurut Prof Jamal, konstitusional Undang-undangnya mengatakan, presiden mengajukan dua nama ke MPR untuk dipilih secara voting, bukan musyawarah. Dari sebanyak 580 suara DPR RI plus anggota DPD (152) yang memilih (total 732 suara), hasilnya suara terbanyak akan dilantik menjadi wapres mendampingi presiden sampai masa jabatanya. (*)



TERKINI

Rekomendasi

...