Serapan Dana Operasional PKK RT/RW Semarang Baru 73,18 Persen


JATENGPOS.CO.ID SEMARANG – Serapan Dana Bantuan Operasional (BOP) kelompok PKK RT/RW di Kota Semarang baru mencapai 73,18 persen hingga 16 November 2026. Masih terdapat 10 kelurahan yang belum mengajukan pencairan dana operasional tersebut.

Rendahnya serapan anggaran menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Pemerintah kota pun mendorong kelurahan agar segera menyelesaikan administrasi pengajuan dana bantuan untuk kelompok PKK di wilayah masing-masing.

Sekretaris DP3A Kota Semarang, dr. Noegroho Edy Rijanto, mengatakan capaian serapan tersebut masih perlu ditingkatkan. Pihaknya akan menelusuri penyebab sejumlah kelurahan belum mengajukan pencairan.

Menurut Edy, salah satu kendala yang ditemukan adalah keterlambatan pengajuan administrasi, meskipun batas waktu pengajuan telah disampaikan kepada kelurahan.

“Pengajuannya terlambat. Kami sudah menyampaikan melalui surat bahwa batas akhir pengajuan pada 15 November. Namun, kembali lagi kepada kelurahan untuk mengingatkan dan mengimbau agar segera mengajukan,” ujarnya saat ditemui awak media, Rabu (18/11/2026).

Baca juga:  Ning Nawal Minta Ikatan Pengusaha Perempuan Muslimah Bangkitkan Ekonomi 

DP3A Kota Semarang berencana memanggil kelurahan yang belum menyelesaikan pengajuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi. Langkah tersebut dilakukan agar proses administrasi dapat segera dituntaskan.

Selain pemanggilan, DP3A juga berencana mendatangi sejumlah kelurahan guna mendorong percepatan pengajuan dana operasional PKK RT/RW.

Edy mengatakan, persoalan pelaporan juga akan menjadi perhatian. Pihaknya membuka kemungkinan melibatkan Inspektorat untuk membahas kendala administrasi secara lebih detail sekaligus mencari solusi penyelesaiannya.

“Kami berharap seluruh kelurahan segera menuntaskan proses administrasi sehingga dana operasional PKK dapat terserap sesuai ketentuan,” tandasnya.

Edy menambahkan, keterlambatan pengajuan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga kondisi pengurus PKK di tingkat RT. Sebagian pengurus merupakan warga lanjut usia (lansia) yang terkadang lupa terhadap batas waktu pengajuan atau belum sepenuhnya memahami prosedur administrasi pencairan dana.

Baca juga:  Disbudpar Semarang Sumbang Pekerja Seni

Karena itu, peran kelurahan dalam memberikan pengingat dan pendampingan kepada pengurus PKK dinilai penting agar proses pengajuan berjalan tepat waktu. Sebagai informasi, Pemerintah Kota Semarang memberikan Dana Bantuan Operasional (BOP) kelompok PKK yang diatur melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 36 Tahun 2026.

Besaran bantuan yang diberikan yakni Rp3 juta per tahun untuk kelompok PKK RT dan Rp3,6 juta per tahun untuk kelompok PKK RW. Dana tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan pemberdayaan keluarga dan mendukung pelaksanaan program PKK di lingkungan masyarakat.

Dengan percepatan pengajuan dan penyelesaian administrasi, DP3A berharap penyaluran dana operasional PKK RT/RW di Kota Semarang dapat berjalan optimal dan dimanfaatkan sesuai ketentuan. (sgt)



TERKINI

Rekomendasi

...