JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Karyawan PT Pegadaian (Persero) dalam beberapa hari ini kompak memasang pita hitam di lengan kiri. Sikap tersebut sebagai tanda protes terhadap rencana Pemerintah membentuk holding ultra mikro antara Pegadaian, BRI dan PT PNM. Aksi pasang pita hitam disebut dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia.
Tak terkecuali di Jawa Tengah. Tak hanya di Semarang, tapi juga di daerah. Di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal misalnya, para karyawan kompak mengenakan pita hitam tersebut saat bertugas.
Ketua DPC Serikat Pekerja PT Pegadaian Tegal Iskandar Riza, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi perasaan karyawan Pegadaian. “Itu simbol duka dan solidaritas. Mereka mengekspresikan penolakan dengan pasang pita hitam,” kata Iskandar, saat dihubungi. “Karyawan kompak. Mereka sepakat menolak rencana yang menurut kami tidak urgent tersebut. Pegadaian perusahaan yang sangat sehat dan berkontribusi besar terhadap negara, serta setia melayani kebutuhan finansial masyarakat sampai tingkat terbawah. Kenapa harus diusik?,” tambahnya.
Sementara DPP Serikat Pekerja PT Pegadaian siap bertanggungjawab terhadap aksi pasang pita hitam. Ketua Serikat Pekerja Pegadaian Ketut Suhardiono mengatakan aksi ini dilakukan secara spontan oleh karyawan karena Pemerintah tidak merespons dengan baik tuntutan penolakan holding ultra mikro.
Ketut pun meminta pemerintah dan manajemen PT Pegadaian tidak mengabaikan tuntutan ini. Sebab jika perasaan kolektif ini diremehkan, dia khawatir eskalasi aksi ini bakal terus meningkat. “Setelah pita hitam, akan ada inisiatif aksi yang lain. Serikat Pekerja meminta Pemerintah memperhatikan hal ini,” jelasnya.
Aksi ini diklaim akan berlangsung hingga akhir Februari. Meski demikian, Ketut memastikan layanan terhadap nasabah tetap akan berjalan seperti biasanya. “Kita minta karyawan tetap profesional dan semangat,” tegas Ketut.
SP Pegadaian sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah melakukan sinergi ultra mikro. Namun, mereka menolak rencana akuisisi dengan skema holding akuisisi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. Pasalnya, mereka menilai Pegadaian adalah perusahaan yang sehat. Mereka khawatir pembentukan holding akan memengaruhi kinerja perseroan.
Sementara baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Pemerintah menyetujui rencana yang digagas Kemeterian BUMN tersebut. “Ini adalah bentuk partisipasi pemerintah dalam transaksi rights issue BRI dilakukan secara non-cash melalui pengalihan seluruh saham seri B Negara dalam PT Pegadaian dan PT PNM,” katanya dalam paparannya Rapat Kerja DPR, 8 Februari 2021. (sgt)
