Serikat Pekerja Pegadaian Tolak Akuisisi  

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – PT Pegadaian (Persero) melalui Serikat Pekerja (SP) Pegadaian tegas menolak rencana ‘pencaplokan’ perusahaan dengan skema holding dan akuisisi yang akan dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) atau BRI.

Ketua Umum Serikat Pekerja Pegadaian Ketut Suhardiono mengatakan, karyawan Pegadaian seluruh Indonesia saat ini merasa resah dengan adanya wacana holding atau akusisi Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) oleh BRI. Banyak hal yang melatarbelakangi penolakan Pegadaian terhadap rencana kontroversial tersebut.

Salah satunya adalah nilai sejarah. PT Pegadaian (Persero) saat ini adalah satu-satunya BUMN di Indonesia yang menyelenggarakan bisnis gadai.  Sarana pendanaan alternatif itu telah ada sejak lama dan banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota kecil, dengan kata lain Pegadaian adalah milik masyarakat kecil.

Di Indonesia pergadaian dimulai ketika pemerintah penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746, ketika Inggris mengambil alih pemerintah (1811 – 1816) Bank Van Leening dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha baru pergadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat. Ketika Belanda berkuasa kembali, dikeluarkan staatsblad No. 131 tanggal 12/8/1901 yang mengatur bahwa usaha pergadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1/4/1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), dan selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun PT Pegadaian (Persero).

Selanjutnya pada tahun 1905 Pegadaian berubah status menjadi menjadi Lembaga Resmi Jawatan Pegadaian. Sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, Pegadaian dikelola oleh pemerintah Indonesia dan telah beberapa kali berubah statusnya, yaitu sebagai perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP No. 7/196 menjadi perusahaan Jawatan (PERJAN) dan berdasarkan PP No. 10/1990 (yang diperbaharui dengan PP No. 103/2000) berubah lagi menhadi perusahaan umum (perum)  yang kemudian di tahun 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah

(PP) No. 51 Tahun 2011 berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT Pegadaian (Persero) hingga sekarang. Hingga saat ini lembaga/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan usaha berdasarkan atas hukum gadai hanyalah PT Pegadaian (Persero).

“Saat ini perusahaan Pegadaian telah berusia lebih dari 119 Tahun, dan manfaatnya makin dirasakan oleh masyarakat menengah dan bawah. Meskipun perusahaan membawa misi Public Service Obligation, ternyata masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagian keuntungan kepada pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lain berada dalam situasi tidak menguntungkan,” jelas Ketut.

Dikatakan Ketut, dengan sejarah panjang pendirian dan perjalanan bidang usaha perusahaan selama lebih dari 100 tahun, sangat layak apabila Pegadaian menyandang status sebagai heritage company yang seharusnya layak dilindungi keberlangsunganya serta kemadiriannya. “Perusahaan tidak saja kental dengan setiap tahapan perjuangan bangsa namun juga pernah mengalami berbagai jenis bentuk atau status badan usaha serta sangat dekat dengan Masyarakat menengah dan kecil sebagai alternatif solusi atas kesulitan keuangan yang mereka hadapi, dan tidak terselesaikan oleh Lembaga Keuangan lainnya,” paparnya.

Melakukan Privatisasi, Akuisisi, Merger atau yang sejenisnya, menurut Ketut, akan mengubah fokus bidang usaha dari tujuan semula akan berakibat Negara dapat kehilangan salah satu dari sedikit BUMN yang memiliki sejarah panjang dan menyandang status sebagai perusahaan warisan sejarah (heritage company}.

Terpisah, pengamat BUMN Teguh Widodo mengatakan, merger atau holding atau akuisisi harus memperhatikan banyak aspek termasuk azas keadilan. “Di antara BRI, PNM dan Pegadaian, jelas Pegadaian yang paling sehat. Lalu kenapa justru Pegadaian yang akan dijadilan anak perusahaan BRI? Ini tentu sangat merugikan Pegadaian. Layak apabila karyawan resah karena mereka selama ini sudah bekerja keras untuk memajukan Pegadaian merasa diperlakukan tidak adil,” kata Teguh. (Sgt)