Soal Tapera, Buruh Jateng: Bukti Pemerintah Lepas Tanggung Jawab 

Buruh Jateng demi menolak program Tapera, di gedung DPRD Jateng jalan Pahlawan Semarang. Foto:Pras/jatengpos

JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG- Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah menggelar aksi demo di depan kantor gubernuran Jln Pahlawan Semarang.

Mereka menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Kamis (6/6). Kebijakan Tapera dipandang para buruh memberatkan, karena upah buruh di Jateng masih rendah.

Ketua FSPMI Jateng Aulia Hakim mengatakan program Tapera yang digulirkan melalui PP Nomor 21 Tahun 2024, menjadi bukti bahwa pemerintah melepas tanggung jawab dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat.

Dengan justru membebankan 2,5 persen bagi buruh dan 0,5 persen bagi pengusaha untuk bisa mendapatkan rumah sendiri tanpa bantuan iuran dari pemerintah.

iklan
Baca juga:  Pemkab Pati Salurkan BLT Dana Bagi Hasil Cukai

Aulia menjelaskan, program Tapera sejatinya malah membuat buruh tidak pasti akan mendapatkan rumah dari iuran yang dipotong lewat gaji bulanan. Sebab, sampai puluhan tahun kepesertaan di Tapera itu belum cukup untuk membeli rumah.

“Kebijakan ini justru membebani biaya hidup buruh, di tengah daya beli buruh yang turun 30 persen dan upah minimun sangat rendah akibat UU Cipta Kerja. Dari program Tapera ini akan semakin memukul daya beli buruh,” kata Aulia.

Oleh karena itu, FSPMI Jateng menyerukan agar program Tapera dicabut dan tidak dilaksanakan.
Karena, program yang dirancang untuk kesejahteraan rakyat malah menjadi beban baru bagi buruh.

“Kami menyerukan tolak Tapera, karena jadi beban baru bagi buruh,” tegasnya. (Pras/jan)

Baca juga:  JNE Bantu Dirikan Dapur Umum dan Gratiskan Ongkos Kirim Bantuan Semeru
iklan