JATENGPOS.CO.ID, SRAGEN – Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) muncul wacana bakal diganti uang tunai. Menyusul banyak ditemukan sejumlah persoalan dalam pembagian BPNT.
Hal itu terungkap kunjungan kerja (kunker) pembahasan
BPNT bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini dengan Komisi VIII DPR RI serta BNI 46 selaku bank himbara pengelola keuangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Sragen, Jumat (20/8).
Diketahui dari pembahasan yang juga dihandiri anggota Komisi VIII DPR RI Paryono dan Endang Maria ditemukan beberapa persoalan. Di antaranya, ribuan kartu ATM milik KPM yang diblokir lebih dari dua bulan, sehingga mereka tidak bisa mencairkan uang BPNT.
Kemudian komoditas sembako yang diterima warga KPM dinilai juga banyak tidak sesuai dengan harapan. Kemudian harga komoditas yang dibagikan juga janggal, karena semua di buat pas seharga Rp 200 ribu.
“Banyak persoalan yang muncul dalam pencairan BPNT di lapangan seperti di Sragen, Surakarta dan Wonogiri. Seperti ada yang diblokir dua bulan tidak bisa cair. Padahal kita sudah perintah untuk pencairan semuanya,” tandas Risma disela-sela kunjungannya di Sragen.
Kemudian dari harga komoditas yang dibagikan, kata Risma, juga dinilai aneh. Lantaran uang Rp 200 ribu bisa pas, tanpa ada sisa seribu rupiah atau berapa. Padahal bila dihitung dengan sisa seribu rupiah saja dikalikan dengan jutaan warga penerima BPNT sudah mencapai ratusan miliar. Melihat kondisi itu, memang tidak menutup kemungkinan BPNT akan dicairkan dalam bentuk uang tunai.
“Setidaknya dari pembahasan yang ada persoalan sudah terlesaikan, ” ucap Risma.
Sementara anggota Komisi VIII DPR RI Paryono sangat setuju dan mendukung langkah kementerian sosial, bila bantuan BPNT tersebut diganti dengan uang tunai. Lantaran dengan uang tunai, warga penerima manfaat bisa digunakan kebutuhan lain, tidak melulu beras, telur maupun komoditas ketiga lainnya.
“Tetapi dengan uang tunai, bisa untuk membeli obat untuk membeli kebutuhan lainnya. Selain itu dengan uang tunai, alur penerimaan BPNT tidak muncul banyak persoalan,” tandas Paryono yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini.
Senada dikatakan anggota Komisi VIII lainnya Endang Maria, dalam pembagian BPNT pihaknya juga banyak mendapatkan aduan seperti ATM yang diblokir selama dua tahun. Dengan mengurai persoalan dalam pembagian BPNT tersebut, diharapkan bantuan bagi warga yang membutuhkan ini benar-benar bermanfaat.
“Jangan sampai BPNT yang seharusnya bisa menyelesaikan masalah bagi warga yang membutuhkan malah bisa menimbulkan masalah lain,” tutur Endang Maria. (ars)
