JATENGPOS.CO.ID, SRAGEN – Fraksi PKB DPRD Sragen memantau jalanya uji kompetensi mutasi perangkat desa di UMS, Kamis (30/9). Pengawasan tersebut untuk memastikan proses mutasi maupun pengisian lowongan perangkat desa di Sragen bersih tidak ada indikasi jual beli jabatan.
Selain dengan UMS dalam uji kompetensi mutasi perangkat desa di Sragen, juga bersama Universitas Muhammadiyah Kudus (UMK) Ketua Fraksi PKB Faturohman menegaskan pihaknya akan mengawal dan mengawasi proses mutasi hingga pengisian perangkat desa di Sragen.
Pengawasan itu penting, agar mutasi hingga pengisian perangkat desa tidak timbul kecelakaan. Dimana uji kompetensi dengan pengurusan tinggi hanya formalitas belaka. Karena diketahui penilaian uji kompetensi sangat dominan mencapai 70 persen. Sedangkan penilaian dari panitia desa maupun PDLT hanya 30 persen.
“Maka hasil penilaian uji kompetensi harus dikawal dengan ketat, jangan sampai menimbulkan permainan,” tandas Faturohman yang juga anggota Komisi IV DPRD Sragen ini.
Menurut Faturohman, hasil penilaian ini harus diumumkan saat itu juga setelah uji kompetensi selesai. Lantaran seleksi sebelumnya ada kasus di Kalijambe hingga masuk ke ranah hukum.
“Sehingga menghindari terjadinya kecelakaan dalam mutasi maupun pengisian perangkat harus dikawal dengan ketat,” ujar Faturohman.
Sementara pihak panitia penguji kompetensi UMS Edi Daryadi menjelaskan, dalam uji kompetensi dilakukan tiga penilaian, diantaranya ujian tertulis, komputer dan praktek pidato. Masing – masing nilai mata ujian 100 hingga total untuk tiga mata ujian 300 poin.
“Untuk nilai hasil ujian akan langsung diserahkan ke panitia desa dengan amplop tersegel, dan diumumkan saat itu juga dihadapan panitia bersama peserta ujian,” papar Edi memawikili ketua panitia penguji Prof Sardjito.
Dikatakan Edi, dalam uji kompetensi ini, UMS bekerjasama dengan 5 kecamatan di Sragen. Diantaranya Sumberlawang 4 desa, Kedawung 2 desa, Masaran 9 desa, Karangmalang 4 desa dan Sidoharjo 5 desa. (ars)
