JATENGPOS.CO.ID, SRAGEN – Pemerintah Kabupaten Sragen berharap persetujuan dewan untuk melakukan pinjaman senilai Rp 200 miliar. Pinjaman tersebut ditujukan untuk sejumlah infrastruktur perekonomian. Namun melihat situasi saat ini sebagian anggota fraksi masih mempertimbangkan pengajuan tersebut.
Hal itu terungkap usai Rapat Badan Anggaran (banggar) DPRD Sragen, Senin (1/11). Hasil rapat banggar direncanakan pinjaman tersebut untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 dan 2023.
Sejumlah sektor pembangunan yakni pembangunan Pasar Nglangon, pemeliharaan dan rekonstruksi jalan, pembangunan kantor pemda terpadu dan pembangunan makam perno.
Lantas tahun pertama pada 2022 alokasi untuk pembangunan pasar Nglangon sebesar Rp 38,5 miliar. Ditambah rekonstruksi jalan senilai Rp 8 miliar dan pembuatan Detail Enginering Design (DED) serta Fisibility Study (FS) senilai Rp 2 miliar.
Sedangkan tahun kedua pada 2023 digunakan untuk pembangunan kantor pemda terpadu senilai Rp 87 miliar, rekonstruksi jalan dan jembatan senilai Rp 62 miliar dan pembangunan makam perno senilai Rp 2,5 miliar.
Terkait pengajuan persetujuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sragen Pujono Elly Bayu Effendi menegaskan pihaknya belum setuju atau tidak setuju terkait pengajuan tersebut. Politisi partai Golkar ini mengarahkan untuk mencari alternatif pembiayaan pembangunan diluar hutang pemerintah.
Bayu menyinggung secara Politis Bupati saat ini berada dalam situasi yang menguntungkan. Karena Bupati, Gubernur, maupun Presiden berada dalam Parpol yang sama. Selain itu dukungan dari legislatif juga seharusnya berpengaruh karena merupakan partai pemenang pemilu di semua tingkatan.
”Beliau diusung Partai pemenang di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Tanpa utang pun beliau mencari uang dari Pusat dan Provinsi, itu diusahakan dulu. Kalau tidak bisa Golkar baru akan mengambil sikap. Sikap Golkar pun berdasarkan hasil rapat,” terangnya.
Dia menegaskan belum menolak maupun menerima rencana Pemkab Sragen. Lantas soal urgensi juga harus melihat situasi lapangan sektor yang akan dibangun. Niat pembangunan Pasar tentu kebijakan yang bagus. Tapi juga harus dilihat pendapat warga pasar, harus diteliti dan dikaji.
Karena sudah biasa ketika ada pembangunan pasar, juga muncul masalah baru. Seperti penataan, geser tempat, lokasi yang makin kecil dan sebagainya. ”permasalahan pedagang juga perlu dipikirkan,” terangnya.
Dia meyakini kondisi pasar Nglangon saat ini, untuk 3-5 tahun kedepan masih bisa digunakan dan belum akan ambruk. Dia menilai jika Pasar Nglangon dibangun, pihaknya menyarankan untuk mencari pembiayaan dari luar hutang. Harus ada usaha dari Bupati untuk bisa mencari dana baik dari Provinsi maupun pusat.
Pihaknya juga menyinggung pembayaran hutang sekaligus bunga yang dikenakan juga berimbas pada masyarakat. Karena otomatis anggaran kegiatan Dinas yang berhubungan dengan masyarakat juga akan terpotong. ”Pasti terpotong karena untuk bayar utang, ambil dari mana kalau tidak pangkas anggaran,” selorohnya.
Sedangkan anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Sragen Sugiyamto menyampaikan pihaknya setuju soal hutang. Dia menyampaikan pada tahun pertama, yang dibutuhkan yakni Rp 48,5 miliar untuk pembangunan pasar Nglangon. Selain juga untuk infrastruktur. ”Sejak bupati Pak Bawono itu kan belum dibangun,” ujarnya.
Dia menilai perlu segera dibangun untuk mengendalikan masalah sosial. Pihaknya tidak memungkiri dengan situasi saat ini kawasan Nglangon sering digunakan untuk prostitusi. ”Katanya masih ada yang mangkal, ini juga harus dicermati teman-teman dari fraksi lain, tidak sekedar menolak saja,” ujarnya.
Sugiyamto menyampaikan 2022 hanya mengajukan hutan Rp 48,5 miliar. Sehingga jangan ditarik nilI hutang senilai Rp 200 juta. ”Jadi yang dibayar beserta bunganya yang diambil saja. Nanti di tengah perjalanan kalau dibutuhkan 2023 baru ambil lagi, kalau tidak ya tidak diambil dan tidak ada bunganya,” ungkapnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sragen Tatag Prabawanto enggan memberikan penjelasan terkait rencana hutang pemkab Sragen. Pihaknya meninggalkan wartawan tanpa mengucap satu kalimat pun terkait rencana hutang tersebut. (ars)
