JATENGPOS.CO.ID, SOLO – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta mengadakan webinar kampanye Anti Korupsi bersama Forum Penyuluh Anti Korupsi DIY Sahabat Integritas Jogja Istimewa yang diikuti oleh perwakilan HRD, Pusat Layanan Kecelakaan Kerja, dan Rekanan BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (21/04/2022).
Materi Kampanye Anti Korupsi sampaikan oleh Sekretaris Forum Penyuluh Anti Korupsi DIY Sahabat Integritas Jogja Istimewa, Heni.
Heni menyampaikan pentingnya kita selalu menghindari tujuh tindak pidana korupsi yang terdiri dari pemerasan, kerugian keuangan negara, penyuapan, kecurangan (fraud), gratifikasi, penggelapan dalam jabatan dan benturan kepentingan dalam pengadaan.
Dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi dapat berupa mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Menurunnya kualitas hidup, lesunya pertumbuhan ekonomi dan Investasi Rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik menurunnya pendapatan pajak meningkatnya hutang negara.
“Melihat dampak yang ditimbulkan akibat korupsi sangat mengerikan, saya mengajak semua perwakilan HRD, Pusat Layanan Kecelakaan Kerja, dan rekanan pengadaan untuk kita saling bahu membahu menumbuhkan sikap integritas dan menolak segala bentuk yang dapat merugikan negara,” ungkap Heni.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta Hasan Fahmi, bahwa BPJS Ketenagakerjaan senantiasa memberikan sosialisasi anti korupsi sebagai salah satu langkah preventif dan promotif gerakan anti korupsi peserta dan juga menghimbau apabila menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan bisa melapor melalui sistem aplikasi whistle blowing system (WBS).
“BPJAMSOSTEK mulai dari Dewan Pengawas, Direksi seluruh karyawan dan seluruh yang bertindak atas nama BPJAMSOSTEK berkomitmen untuk mewujudkan penerapan sistem manajemen anti penyuapan dalam rangka upaya pencegahan suap dalam bentuk apapun sesuai dengan nilai anti penyuapan BPJAMSOSTEK yaitu 4 FIGHT dengan komitmen di antaranya, faith, integrity, good governance, harmony dan truthful.
“Sehingga diharapkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap reputasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik yang bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN),” tandas Fahmi. (Dea/bis)
