JATENGPOS.CO.ID, SUKOHARJO – Mendekati tahun politik 2024, sejumlah mesin politik dan instansi yang terkait sudah mulai memanaskan diri. Masyarakatpun mulai diberikan sosialisasi mengenai proses pemilu, aturan hingga keterlibatan.
Salah satu isu seksi yang muncul menjelang kontestasi akbar bangsa Indonesia ini adalah peran serta media social (medsos), dalam kancah politik. Isu tersebut ditangkap Jaringan Lintas Kultural (JLK), sebuah organisasi masyarakat dengan menggelar Dialog Publik dan Temu Tokoh dengan tema “Ribut Politik Di Medsos Tapi Tak Pernah Ikut Pesta Demokrasi”.
“Seiring berkembangnya teknologi komunikasi media social. Selama ini politik banyak meributkan hal hal di media social. Jangan sampai masalah politik yang lalu muncul lagi menjelang pemilu 2024 nanti,” ungkap Sofwan Faisal Sifyan inisiator JLK, usai dialog yang digelar di Tosan Hotel Solobaru, Sabtu (25/6/2022).
Hadir sebagai narasumber sejumlah tokoh dengan berbagai latarbelakang, seperti Arief Wibowo, (Ketua Pusat Studi Peradaban Islam, Ustadz Shobarin Syakur (Sekjen Majelis Mujahidin), Endra Gunawan, (Tokoh Marhaen Jawa Tengah) dan Habib Ali Assegaf (Ketua Lembaga Pemikiran Islam Bung Karno) dengan Moderator Pendeta Abednego Utomo Prasetyo, S.Th (Lembaga Mandalika Pati).
Masing masing nara sumber menyampaikan paparannya mengenai konsep demokrasi yang kemudian dihubungkan dengan perkembangan jaman dengan penggunaan media social sebagai ajang propaganda politik.
Dikatakan Faisal, Penggunaan media social itu bisa dan baik kalau digunakan bijaksana, karena memang tren saat ini penggunaan media social. Hanya ada kelemahan yakni tidak bisa menyelesaikan masalah. Ironisnya ada juga setingan ‘ribut’ yang sengaja dihembuskan hingga memperkeruh situasi dan kondisi untuk penggiringan emosi warga.
“Pemilu 2024 nanti diprediksi akan lebih ramai dari pemilu sebelumnya, aka nada banyak kepentingan yang dipaksanakan dalam satu masa yang sama yakni untuk pemilu legislative, kepala daerah dan presiden,” imbuh Faisal.
Harapannya, masyarakat harus lebih bijaksana dalam mengelola informasi politik yang ada di media social. Pro kontra politik pun masih akan terjadi. Namun diharapkan setiap friksi yang terjadi bisa diselesaikan atau tuntas dengan baik.
“Tidak dipungkiri, ada kelompok yang kecewa dengan pemerintah karena perbedaan politik. Kalau dibiarkan bisa menjadi gaduh fisik. Pemerintah harus bisa mengantisipasi masalah ini, agar pemilu 2024 tidak mewariskan kekacauan. Sejauh ini sudah ada antisipasi tapi harus didorong lebih aktif,” pungkasnya. (dea/bis)
