JATENGPOS.CO.ID, SRAGEN – Keberadaan anggaran subsidi Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) sebesar Rp 2,5 miliar mendapat sorotan Fraksi Golkar DPRD Sragen. Hal itu terkuak dalam sidang paripurna pandangann Fraksi DPRD Sragen dalam laporan pertanggungjawaban bupati tahun anggaran 2023, Senin (18/3).
Seperti diketahui pada 2023 lalu Pemerintah Kabupaten Sragen mengucurkan kredit subsidi senilai Rp 2,5 miliar. Lantas dewan berkewajiban untuk menanyakan kemanfaatan dan dampak dari belanja subsidi tersebut. Mengingat pada 2023 dan 2024 ini juga memasuki tahun politik.
Pembacaan disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD Sragen Taufik Purwoko. Salah satu poin yang harus dijawab Pemerintah kabupaten Sragen yakni Subsidi Rp 2,5 miliar terkait program Kurda yang dikelola BPR Djoko Tingkir dan BPR Syariah Sragen.
”Mohon penjelaskan impact dan output dari belanja subsidi Rp 2,5 miliar,” tuturnya saat membacakan pandangan Fraksi.
Sementara Direktur BPR Djoko Tingkir Titon Darmasto menyampaikan realisasi BPR Djoko Tingkir mendapat Rp 2 miliar dan BPRS Sragen mendapat Rp 500 juta. Dia menjelaskan hasil pemeriksaan BPK, subsidi untuk Kurda tersebut hampir terserap 100 persen. Hanya tersisa dan masuk silpa Rp 740 ribu.
”Memang tidak total Rp 2 miliar, ada silpa karena tidak mungkin bisa pas, Hasil pemeriksaan BPK sudah clear,” ujarnya.
Namun bisa memberi bantuan modal lewat Kurda 157 nasabah warga Sragen. Bahkan dengan cicilan 3 persen, pengembalian sangat lancar. Bahkan pihaknya sangat hati-hati dalam menyalurkan pada penerima. Seperti syarat pinjaman di atas Rp 50 juta harus punya NIB, NPWP dan minimal 2 tahun berjalan.
”Kita Cek BI Cheking, pastikan Jaminan sesuai, pastikan usaha sudah berjalan terverifikasi minimal dua tahun dan tidak punya pnjaman KUR di bank lain. Pinjaman maksimal Rp 100 juta,” ujar Titon.
Terkait kekhawatiran perihal penggunaan dana pemda pada tahun politik, pihaknya masih proses menunggu hasil dari pemeriksa Independen khusus untuk Kurda. Jangan sampai di lapangan ternyata tidak tepat sasaran. Atau hanya digunakan penerima dari kelompok pendukung tertentu. ”Kita salurkan apa adanya dan tidak melanggar regulasi. Tepat sasaran,” ujar dia.
Titon menyampaikan tentu ada setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Pemda. Pada 2024 ini rencananya minimal Rp 4 miliar ke Pemkab Sragen secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya dari subsidi Kurda tersebut.
Pihaknya mengakui turunnya subsidi itu pada periode Juli- Agustus dan harus bisa terserap untuk bantuan Kurda pada pada Oktober. Sehingga pihaknya harus segera menyelesaikan serapan. Meski demikian tetap selektif pada penerima bantuan.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Dwiyanto menyampaikan program Subsidi Rp 2,5 miliar itu berjalan lancar selama 2023. ”Itu untuk KURDA dan sangat bermanfaat untuk pengembangan UMKM di Sragen,” terangnya. (ars/rit)
