JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mendapatkan alokasi anggaran dengan jumlah dana yang besar alias jumbo.
Demikian terungkap dalam laporan yang disampaikan Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar saat Pemkab Karanganyar menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan sampai triwulan II Tahun 2025 di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa, (5/8).
Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa penyerapan belanja daerah sampai 30 Juni 2025, anggaran Rp 2.369.939.114.100 realisasi Rp 1.004.353.108.769 atau 44,51 persen.
Sedangkan realisasi belanja daerah OPD, pertama di Setda Karanganyar dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 56, memiliki dana Rp49.500.565.920 target dan realisasi 46,62 persen baik fisik maupun keuangan dan dana tersebut terbagi dalam 9 bagian mulai dari Bagian Umum hingga Bagian PBJ. Dan kedua, Sekwan, 75 kegiatan dengan anggaran 65,4 miliar realisasi 45,35 persen. Dan seterusnya.
Menariknya, dalam laporan tersebut, sejumlah OPD mendapatkan porsi anggaran sangat besar. Terbesar ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yakni untuk 118 sub kegiatan. Dengan anggaran Rp 811,8 miliar. Realisasi 43,55 persen. Kedua, BKD dengan 60 sub kegiatan. Anggarannya Rp 468,8 miliar, dan realisasi 29 persen. Ketiga, Dinas Kesehatan dengan 65 sub kegiatan. Anggarannya Rp 410,3 miliar. Realisasi fisik 50 persen dan keuangan 47 persen. Dan keempat yakni DPUPR dengan 97 sub kegiatan memiliki anggaran Rp 192,7 miliar.
Kepala BKD Karanganyar, Kurniadi Maulato menjelaskan, adanya OPD dengan anggaran yang besar itu merupakan petunjuk dan arahan dari Pemerintah Pusat agar ada prioritas program.
“Itu merupakan mandatori founding dari pusat. Untuk memprioritaskan tugas-tugas dan pengalokasian anggaran yang diarahkan penggunaannya,” jelas Kurniadi Maulato.
Saat ini semua OPD sudah berproses dan berprogres. Lanjut dia, serapan anggaran rata-rata sudah di atas 50 persen. Baik terkait Pendapatan maupun belanja daerah. Pihaknya mengaku tinggal mengoptimalkan penyerapan sesuai target.
“Untuk yang sumber-sumber APBN. Jika ada keterlambatan itu biasanya terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak-juknis),” ujarnya.
Sementara, Plt Dinas Kesehatan Karanganyar (DKK), Yoppy Eko Jati mengatakan bahwa anggaran tersebut sebanyak 93 persen masuk ke BPJS Kesehatan. Sedangkan proyek fisik, saat ini hanya ada pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di 3 titik dengan anggaran 300 jutaan.
“Anggaran itu paling tinggi untuk obat dan BPJS. Kalau untuk harian saya kira masih kurang. Apalagi kita itu ada instalasi pengelolaan farmasi, setiap tahun harus dikalibrasi. Pengaturan suhu. Itu standar WHO. Belum lagi Laboratorium Kesehatan, alat harus didukung AC. Kita masih mengandalkan DAK (Dana Alokasi Khusus),” ungkapnya. (yas/rit)
