JATENGPOS.CO.ID, SOLO – Ketua DPD PKS Kabupaten Sukoharjo, Tito Setiyo Nugroho, mengkritik lambatnya respons Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) dalam menangani abrasi dan kerusakan tanggul di Sungai Bengawan Solo, khususnya di Desa Pojok dan Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari.
Menurutnya, masalah ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan di Desa Dalangan telah terjadi sejak tahun 1989.
“Masalah ini sudah lama dikeluhkan masyarakat. Tidak semestinya tindakan cepat baru dilakukan setelah ada teguran dari Bupati,” ujar Tito, Kamis (28/8).
Politikus muda yang juga anggota Komisi 3 DPRD Sukoharjo ini mengapresiasi langkah Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, yang turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi warga terdampak.
“Langkah beliau membuktikan keberpihakan kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh banjir, abrasi lahan, dan kerusakan infrastruktur sungai,” tambahnya.
Tito mendesak agar penanganan darurat tidak berhenti pada pengerahan alat berat saja. Menurutnya, BBWSBS perlu melakukan perencanaan jangka panjang untuk memperkuat tanggul dan menormalisasi aliran sungai. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya transparansi anggaran.
“Agar mengetahui sejauh mana pemerintah pusat melalui BBWSBS serius menyelesaikan masalah ini, maka diperlukan transparansi anggaran,” ungkapnya.
Tito menegaskan bahwa PKS Sukoharjo akan terus mengawal aspirasi warga demi menjamin hak mereka atas lingkungan yang aman, tanah yang terlindungi, dan hunian yang layak. “Jangan sampai warga menjadi korban berulang hanya karena lambannya birokrasi,” tutupnya.
Seperti diketahui ada dua lokasi terdampak banjir Bengawan Solo beberapa waktu lalu tak kunjung direspon oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Menyikapi hal itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua titik terdampak di Kecamatan Tawangsari, pada Jumat (22/8).
Etik menambahkan, normalisasi sungai ini untuk mengembalikan tanah masyarakat yang bersertifikat yang sudah tergerus sungai.(dea/rit)
