JATENGPOS. CO. ID, Kota Semarang – Pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan berbagai pihak secara kolaboratif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, apalagi dalam konteks demokrasi modern yang menuntut transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam konteks inilah, peran pers menjadi vital sebagai pilar keempat demokrasi dan penghubung yang strategis antara negara dan masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memahami benar pentingnya sinergi ini. Dalam sambutannya pada acara Malam Silaturasa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Surakarta, Sabtu, 4 Oktober 2025, beliau menegaskan bahwa Pemprov Jateng menjadikan insan pers sebagai mitra strategis dalam membangun pemerintahan yang kolaboratif.
Konsep Collaborative Government yang diusung Gubernur Ahmad Luthfi bukan sekadar jargon, melainkan prinsip kerja nyata yang mengintegrasikan kontribusi semua elemen masyarakat: dari akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga komunitas jurnalis. Dalam pandangannya, pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi dan edukasi, namun juga memberikan kritik konstruktif sebagai bentuk pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah.
Peran Pers dalam Pilar Demokrasi
Kebebasan pers, sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, menjadi landasan kuat bagi media dalam menjalankan fungsinya secara profesional dan independen. Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Pemprov Jateng membuka ruang selebar-lebarnya bagi kritik media, asalkan konstruktif dan bertujuan membangun.
Hal ini menjadi penting, mengingat Jawa Tengah merupakan provinsi dengan keberagaman sosial dan tantangan pembangunan yang kompleks. Dalam konteks ini, pers memiliki peran ganda: sebagai kontrol sosial dan mitra strategis pembangunan.
Sinergi Program Prioritas
Pemerintahan Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) menempatkan sejumlah program prioritas yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk melalui media. Di antaranya:
Good and Clear Government, untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan transparan;
Collaborative Governance, yang menempatkan semua elemen dalam peran strategis;
Pembangunan Infrastruktur yang merata hingga pelosok;
Desa Maju dan Berdaya, dalam rangka memperkuat otonomi dan daya saing desa;
Pendidikan Berkualitas dan Merata, agar akses pendidikan tidak timpang;
Pesantren Obah dan Moderasi Beragama, sebagai respon atas kebutuhan akan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi;
Distribusi Pupuk yang Adil, sebagai perhatian terhadap nasib petani.
Seluruh program tersebut hanya dapat berjalan efektif jika didukung oleh publik yang paham dan merasa dilibatkan. Di sinilah media menjadi kanal utama komunikasi publik.
PWI sebagai Pilar Penopang Pembangunan
Momen pengukuhan Pengurus PWI Pusat 2025–2030 di Surakarta juga menjadi tonggak penting dalam memperkuat kembali semangat kebersamaan dalam dunia pers nasional. Ketua PWI Pusat, Akhmad Munir, menyampaikan bahwa PWI ingin kembali ke ruh awal kelahirannya di Kota Solo menjadi wadah perjuangan dan persatuan insan pers Indonesia.
Dukungan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah kepada PWI dalam momen tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah provinsi dalam menjaga relasi produktif antara negara dan media. Sinergi ini akan sangat menentukan dalam menciptakan narasi pembangunan yang inklusif, informatif, dan berkelanjutan.
Gubernur Ahmad Luthfi telah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kolaboratif bukan hanya bisa diwacanakan, tapi dijalankan secara konkret. Keberanian untuk merangkul kritik, melibatkan media dalam perumusan serta penyampaian kebijakan, serta menjaga ruang publik yang sehat, patut diapresiasi dan dijadikan model bagi daerah lain.
Bagi kami di Gus Yasin Institute, kerja-kerja seperti inilah yang merepresentasikan semangat rahmatan lil alamin dalam politik kebangsaan memuliakan peran semua pihak, menjaga harmoni, dan mengedepankan akal sehat dalam tata kelola pemerintahan.
Oleh :
Gouw Ivan Siswanto, S.H., M.Th.
Senior FO Gus Yasin Institute
