JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR – Komisi D DPRD Karanganyar melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tawangmangu, Jumat (10/10/2025). Pasalnya, hal itu sebagai tindak lanjut dari 105 siswa dari 5 sekolah di Tawangmangu yang keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (9/10/2025).
Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Ali Akbar menjelaskan, hasil dari sidak Komisi D ke SPPG Tawangmangu, Badan Gizi Nasional (BGN) akan menutup untuk evaluasi selama 2 minggu. Komisi D berharap setalah peristiwa ini tak ada keracunan lagi.
“Saya sampaikan ke SPPG agar kebutuhan karbohidrat tidak usah nasi goreng. Nasi putih saja. Tadi SPPG sudah menjawab siap dan berjanji akan mengevaluasi,” kata Ali Akbar dihubungi wartawan via telepon.
Ditanya terkait kondisi sanitasi di SPPG tersebut, Ali Akbar mendorong Dinas Kesehatan Karanganyar segera mengagendakan pelatihan kepada SPPG agar segera terpenuhi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
“Sanitasi, saya dorong Dinas Kesehatan segera latih SPPG agar terpenuhi SLHS. Gunakan anggarannya segera itu,” tegasnya.
Ditambahkan Sekretaris Komisi D, Bobby Aditia, setelah melihat kondisi SPPG tersebut ia menilai bahwa diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar sebanyak 3.000 porsi yang disajikan ke sekolah betul-betul dijaga higienisitasnya, kelayakan menu dan representatif.
“Itu kan nasi goreng dimasak malam, jam 2/3. Interval distribusi hingga jam 10 pagi itu apakah layak konsumsi? Lalu saya lihat Foodtruck untuk pendinginan makanan itu kipasnya kurang. Apakah nasi goreng itu ditutup sudah dingin. Kalau panas ditutup itu cepat basi. Bisa jadi saat ahli gizi pas cek mungkin masih layak. Tapi sampai ke siswa bagaimana?” ungkap Bobby.
Kemudian, saat di SMP Tawangmangu itu, ternyata makanan ditaruh di halaman tengah. Kondisinya makanan itu kepanasan lagi. Dari itu, Bobby menekankan agar program pemerintah yang baik ini harus benar-benar dikawal dengan SOP yang baik. Selanjutnya, untuk antisipasi, semua pihak harus membuat kesepakatan baik dari SPPG, Sekolah, Tenaga medis dan lainnya. Sehingga, jika terjadi Kondisi Luar Biasa (KLB) dapat tertangani dengan baik. Jika tidak tertangani akan sangat bahaya.
“Kalau terjadi lagi gimana? Hal itu Harus diantisipasi. Kalau sampai bareng-bareng itu akan repot, jadi harus disiapkan,” tandasnya. (yas/rit)
