JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR – Wakil Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Tiara Puspita turut angkat suara menanggapi wacana pemberlakuan enam hari Sekolah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Berbeda dengan sikap Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Karanganyar yang mendukung dan setuju wacana tersebut. Politisi PKB Karanganyar itu berharap kebijakan enam hari Sekolah dibahas dengan pertimbangan yang lebih menyeluruh.
Tiara mengapresiasi sikap dari PGRI Karanganyar. Dan berterima kasih atas informasi dan pandangan dari PGRI. “Dalam konteks kebijakan pendidikan di Karanganyar, saya sebagai Wakil Ketua Komisi D melihat bahwa rencana penerapan 6 hari sekolah perlu dikaji lebih mendalam,” terang Tiara Puspita pada wartawan, Rabu (26/11).
Tiara menghargai semangat wacana tersebut tentu juga ingin adanya peningkatan kualitas pendidikan, namun kebijakan ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi durasi belajar, melainkan harus mempertimbangkan keseimbangan tumbuh kembang anak secara menyeluruh.
“Bagi kami, sistem 5 hari sekolah masih merupakan format yang paling ideal. Anak-anak membutuhkan ruang untuk beristirahat, waktu untuk keluarga, kesempatan mengikuti kegiatan keagamaan, serta pengembangan minat-bakat di luar sekolah,” ujarnya.
Menurut Tiara, kondisi sosial masyarakat di Karanganyar juga menunjukkan bahwa banyak orang tua yang mengandalkan akhir pekan untuk mendampingi anak, termasuk aktivitas moral, sosial, dan spiritual yang tidak kalah penting dari pelajaran di sekolah.
Selain itu, penambahan satu hari sekolah berpotensi menambah beban fisik dan mental siswa, guru, serta orang tua. Tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab bersama, sehingga kebijakan yang diambil seyogyanya mengutamakan kenyamanan dan kesehatan anak, bukan sekadar memperpanjang aktivitas belajar formal.
“Karena itu, saya kurang sependapat dengan diberlakukannya 6 hari sekolah untuk Karanganyar. Kami menilai bahwa sistem 5 hari sekolah jauh lebih proporsional, lebih ramah keluarga, dan lebih mendukung keseimbangan pendidikan yang humanis,” tandasnya.
Pada akhirnya, Tiara berharap setiap kebijakan pendidikan seharusnya tetap berorientasi pada kepentingan terbaik anak, selaras dengan nilai-nilai keluarga, budaya lokal, dan kebutuhan masyarakat Karanganyar. (yas/rit)
