JATENGPOS.CO.ID, SOLO – Situasi di Keraton Kasunanan Surakarta kembali memanas pada Minggu (18/1). Ketegangan pecah saat dua kubu yang berselisih paham terkait takhta terlibat adu mulut tepat di hadapan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.
Insiden ini mewarnai acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pemanfaatan Cagar Budaya Keraton Surakarta. SK tersebut diserahkan kepada Kanjeng Gusti Panembahan Agung (KGPA) Tedjowulan di Pendapa Sasana Parasdyo, bersebelahan dengan Sasono Sewoko kompleks dalam Keraton.
Acara awalnya berjalan kondusif meski tanpa kehadiran kubu Pakubuwana (PB) XIV Purbaya. Namun, suasana berubah sesaat setelah lagu Indonesia Raya berkumandang. GKR Pakubuwana (ibunda PB XIV Purbaya) bersama GKR Timoer Rumbai tampak memasuki Sasana Parasdyo dan menempati barisan depan tamu undangan.
Ketegangan mulai terasa saat Menteri Fadli Zon membacakan sambutannya. Di tengah pidato, sejumlah pendukung PB XIV secara terang-terangan membagikan fotokopi surat keberatan atas penunjukan KGPA Tedjowulan sebagai pengelola Keraton.
Sontak, tamu undangan yang hadir menjadi riuh dan fokus terpecah membahas isi surat tersebut.
Puncak kericuhan terjadi saat Fadli Zon turun dari podium dan bersiap menyerahkan SK. GKR Timoer tiba-tiba naik ke podium dan memotong jalannya acara.
“Saya minta waktu untuk bicara sebentar,” tegas Timoer di hadapan Menteri.
Aksi ini memancing reaksi keras dari ratusan abdi dalem yang hadir. Teriakkan “Turun!” bergema di dalam Sasana Parasdyo.
Suasana sempat mencekam saat sejumlah abdi dalem merangsek maju, memaksa Timoer meninggalkan lokasi agar acara dapat berlanjut. Beruntung, kerabat keraton lainnya segera melerai hingga tidak terjadi benturan fisik yang lebih luas.
Meski sempat terhenti, rangkaian acara ditutup dengan doa dan pengecekan fisik bangunan cagar budaya di dalam kompleks Keraton. Setelah jamuan makan siang, penyerahan SK akhirnya resmi dilakukan di Sasana Hondrowino.
Fadli Zon menegaskan bahwa prosesi di Solo ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang sudah diambil sebelumnya.
“SK ini sebenarnya sudah diserahkan di Jakarta. Saat ini hanya sebagai seremonial saja,” ungkap Fadli Zon kepada awak media.
Konflik internal ini menambah panjang daftar ketegangan di Keraton Surakarta terkait tata kelola dan kepemimpinan lembaga adat tersebut. (dea/rit)