JATENGPOS.CO.ID, SUKOHARJO — Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Sukoharjo bergerak cepat memperkuat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil sebagai komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kualitas dan keamanan konsumsi bagi para penerima manfaat di wilayah Makamhaji hingga Kartasura.
Ketua Satgas MBG sekaligus Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan. Pertemuan besar yang melibatkan mitra strategis dan Koordinator Wilayah (Korwil) dijadwalkan berlangsung Kamis mendatang untuk menyamakan persepsi terkait kontrol operasional di lapangan.
“Fokus utama kami adalah menyepakati mekanisme yang mampu memperkuat peran SPPG sekaligus meminimalkan risiko dalam penyajian makanan,” ujar Sapto saat meninjau dapur SPPG Singopuran, Kartasura, Selasa (7/4).
Sebagai bentuk transparansi, Pemkab Sukoharjo akan meluncurkan layanan call center resmi. Saluran ini dipersiapkan agar orang tua siswa dan pihak sekolah dapat melaporkan temuan atau memberikan saran secara cepat. Dengan adanya sistem ini, monitoring diharapkan menjadi lebih responsif terhadap dinamika di lapangan.
Selain itu, Satgas juga mewajibkan adanya audit internal yang menyeluruh terhadap setiap dapur SPPG. Langkah mitigasi ini dianggap krusial untuk mencegah potensi risiko kesehatan, termasuk keracunan makanan. Karena SPPG berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN), hasil audit tersebut nantinya akan menjadi dasar rekomendasi untuk pengambilan keputusan maupun pemberian sanksi.
Menanggapi kabar miring mengenai penghentian operasional SPPG di beberapa daerah, Sapto memastikan kondisi di Sukoharjo tetap stabil. Hasil pengecekan bersama tim kesehatan menunjukkan tidak ada satu pun SPPG yang ditutup akibat masalah kualitas menu atau insiden kesehatan.
Namun, ia tidak menampik adanya kendala teknis di beberapa titik. “Sampai saat ini, isu negatif tersebut tidak terbukti. Jika ada SPPG yang sempat berhenti, itu lebih dikarenakan kendala administrasi seperti keterlambatan pencairan anggaran atau pengisian virtual account, bukan masalah keamanan pangan,” pungkasnya.
Dengan pengawasan yang diperketat dan sistem audit berlapis, Satgas MBG optimistis program pemenuhan gizi ini dapat berjalan sesuai standar dan terus mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat Sukoharjo. (dea/rit)
