Pemkab Sukoharjo Salurkan Santunan Kematian Tahap II


JATENGPOS.CO.ID, SUKOHARJO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan perlindungan sosial (perlinsos) yang tepat sasaran. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian Tahap II Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penguatan digitalisasi data perlindungan sosial, bertempat di Gedung Graha PGRI Sukoharjo, Rabu (18/11).

Plt Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, hadir secara langsung untuk memimpin acara dan menyerahkan bantuan secara simbolis. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa bantuan santunan kematian sebesar Rp3 juta per keluarga penerima manfaat (KPM) merupakan hak penuh warga dan harus diterima secara utuh tanpa ada potongan dalam bentuk apa pun.

“Pertama, saya menegaskan bahwa santunan kematian sebesar Rp3 juta per keluarga ini merupakan hak penuh Bapak/Ibu sekalian. Bantuan harus diterima secara utuh tanpa ada potongan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun,” tegas Eko Sapto.

Selain itu, Pemkab Sukoharjo juga menggandeng Kejaksaan Negeri Sukoharjo melalui Tim Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendampingan hukum penuh guna memastikan tata kelola bantuan berjalan bersih, transparan, akuntabel, dan terhindar dari penyimpangan.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Bupati Eko Sapto menyoroti pentingnya peran Agen Perlinsos yang melibatkan berbagai elemen lintas sektoral, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa, hingga jajaran TNI dan Polri. Pelibatan ini diharapkan mampu menjadi akses yang mudah bagi masyarakat dalam proses graduasi data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih akurat.

Baca juga:  Atlet Para Tenis Meja Indonesia Borong Enam Medali pada Kejuaraan Dunia Thailand

“Agen perlinsos ini bisa siapa saja. Ada stretching-nya; ASN, perangkat desa, bahkan TNI-Polri diberikan instruksi untuk bisa menjadi agen perlinsos, sehingga bisa menjadi satu akses yang mudah bagi masyarakat untuk program graduasi dari DTKS ini bisa berjalan dengan baik dan akurat karena pengawasannya semuanya terlibat,” ujar Eko Sapto.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, untuk ikut serta mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam mekanisme usul sanggah. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi kerawanan atau risiko sosial ketika tulang punggung keluarga atau pilar rumah tangga meninggal dunia.

Ke depan, Pemkab juga merancang intervensi lanjutan berupa pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan bagi warga yang memenuhi syarat agar penanganan kedaruratan bisa lebih cepat tanpa harus menunggu penganggaran yang lama.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, Dr. Yunia Wahdiyati, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah berproses melakukan perekaman data digitalisasi perlindungan sosial melalui gerakan nasional peduli tetangga. Pelibatan elemen masyarakat seperti Posyandu, kader kesejahteraan sosial, hingga pemerintah desa digerakkan untuk melakukan registrasi ulang.

Baca juga:  Penjual Miras di Ruko Purwosari Solo Diamankan Polisi

“Jadi sejak adanya pendaftaran bagi calon penerima bantuan sosial yang didigitalisasi oleh Komite Percepatan Digitalisasi Perlinsos, kami di kabupaten berproses dengan melibatkan seluruh elemen, mulai dari ASN, kelompok peduli kesejahteraan sosial, kecamatan, desa, hingga Posyandu bergerak melakukan perekaman,” jelas Yunia

Yunia memaparkan, sistem digitalisasi ini tidak lagi sekadar mengandalkan pengakuan mandiri, tetapi ditarik secara terintegrasi dari data lembaga terkait seperti BPJS Kesehatan, PLN, perbankan, hingga BPN untuk memvalidasi kelayakan warga. Jika ada warga yang status sistemnya terbaca “tidak layak” padahal kondisi riilnya kurang mampu, sistem menyediakan fitur usul sanggah dengan melampirkan dokumen pendukung.

“Sampai dengan hari ini, Kabupaten Sukoharjo capaiannya masih di angka 16 persen. Target kita, sampai Desember nanti bisa mencapai 50 persen jumlah penduduk terekam, sehingga kita benar-benar tahu siapa yang paling berhak menerima bantuan sosial versi digitalisasi,” pungkasnya.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian Tahap II Tahun 2026 ini menjangkau total 2.974 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran mencapai Rp8.922.000.000,00. Setiap KPM menerima santunan tunai sebesar Rp3 juta.(dea/rit)



TERKINI

Rekomendasi

...