Sopir Angkot Tagih Janji Ganjar

Ratusan sopir angkutan penumpang umum konvensional yang tergabung dalam Forum Komunikasi Angkutan Umum (FKAU) melakukan aksi demo di depan kantor Gubernur Jateng, Jl Pahlawan, Semarang, Senin (4/12). FOTO : PRAST WD/JATENGPOS.CO.ID

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Ratusan sopir angkutan kota (angkot) dari berbagai daerah di Jateng, protes menuntut kejelasan status angkutan berbasis online. Mereka menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jateng, di Jalan Pahlawan Semarang, Senin (4/12).

Massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Angkutan Umum (FKAU) Jateng, menagih janji Gubernur Ganjar Pranowo untuk menghentikan operasional angkutan online yang kian marak beredar di sejumlah wilayah. Mereka nekat memblokir satu lajur Jalan Pahlawan hingga pukul 13.00 WIB.

Koordinator sekaligus Ketua Umum FKAU Sumitro menyatakan, jika Gubenur Ganjar Pranowo berbohong untuk tegas dan mengatur regulasi terkait angkutan berbasis online.

“Janji-janji dari pak gubernur ternyata bohong semua. Nyatanya tidak ada tindakan sama sekali untuk menghentikan operasional angkutan online, yang ada malahan mereka beroperasi secara ilegal,” kata Sumitro dalam orasinya.

Sumitro menyampaikan, Gubernur Ganjar harusnya berani layaknya kepala daerah lainnya yang menolak keberadaan angkutan berbasis online. Pasalnya, banyak bupati dan wali kota yang menolak mengeluarkan izin operasional lantaran menabrak aturan yang ada pada operasional angkutan umum.

“Sudah ada banyak daerah yang menolak mereka. Mulai Semarang, Temanggung, Solo dan Banyumas kompak tidak setuju dengan keberadaan angkutan online. Semuanya menolak, tetapi kenapa gubernurnya abai terhadap hal ini,” tandasnya.

Pihaknya menganggap jika pemangku kebijakan di Jateng tidak menegakan secara benar regulasi PM 108. Terutama terkait surat ijin mengemudi, SKKP Trayek, KIR, dan pemberlakukan plat nomor. Hal tersebut mengganggu kesetaraan aturan yang diberlakukan.

“Kami nurut sesuai aturan, selama ini kami susah-susah mengurus empat syarat tersebut, kok enak banget angkutan online gampang sekali jalan tanpa aturan yang jelas,” ujarnya.

Ia juga menuding Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah bertindak konyol dengan membiarkan angkutan online beroperasi secara liar di semua daerah. Adanya angkutan online, selama ini banyak menyerobot penumpang angkot.

“Menhub jadi biang atas masalah semua ini. Dia tidak bisa mengatur izin angkutan dan selama ini sering membuat ricuh,” tandasnya.

Untuk saat ini, banyak angkot yang bangkrut di tiap daerah lantaran tak bisa memenuhi target setorannya. “Pendapatan kita turun lebih dari 50 persen. Jika dulu kita bisa nyetor Rp 90 ribu sekarang mentok cuma Rp 40 ribu,” katanya.

Efek terburuk lainnya membuat banyak pengusaha angkot yang gagal melakukan peremajaan. Pihaknya mengaku kesulitan melakukan peremajaan ditengah kondisi penumpang yang sepi ditambah beban pajak kendaraan yang sangat tinggi.

“Sepi penumpang, pajak tinggi, setoran seret, tidak mungkin kita lakukan peremajaan jika pajaknya naik sampai 60 persen. Tidak ada setoran lalu gimana lagi. Angkutan online harus segera diberikan regulasi yang tegas,” pungkasnya. (aam/udi)