Sosialisasi KPU harus Cerdaskan Perilaku Demokrasi Pemilih

Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyanza melakukan sosialisasi Pemilu 2019 kepada stakeholder dan penyelenggara Pemilu di hotel Grand Edge Semarang, Rabu (22/11). FOTO : AMBAR ADI WINATSO/JATENGPOS

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Mendekati masa pemilihan Gubernur dan Pemilihan Kepala Daerah di Jateng, masyarakat diimbau tak hanya mengerti proses dalam Pemilu tapi lebih pada perilaku politik bagaimana memilih pemimpin yang benar-benar mampu membahagiakan masyarakat Jateng.

“Jadi isu yang diangkat harusnya bagaimana pemimpin itu mampu mewujudkan janji-jani membuat masyarakat sejahtera, sudah bukan lagi isu money politik atau black campaign,” kata pengamat politik Undip Teguh Yuwono, saat mengisi acara Sosialisasi Regulasi Peyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, di Hotel Grand Edge Semarang, Rabu(22/11).

Hal itulah, menurut Teguh, yang tidak besar porsinya di UU Pemilu, hanya mengatur proses di dalam pemilu, tidak pernah pemilu harusnya berimplikasi pada kemampuan memperkuat, melegitimasi kembali kekutan yang bisa membuat rakyat menjadi bahagia.

Disampaikannya, perilaku politik pemilih akan menentukan kemajuan demokrasi dimana indikatornya pemilih sudah berani menilai, menyeleksi dan mengevaluasi para kemampuan pemimpin mmenyeleksi sehingga kalau dipandnag gagal dalam lima tahun hendaknya jangan dipilih.

“Seperti Ganjar kalau itu belum terlihat prestasi, ya silakan jangan dipilih. Karena masyrakat kita belum sampai tahap evaluasi seperti itu, mampu melakukan kritikal analisis terhadap kepemimpinan politik baik di lembaga eksekutif dan legislatif, maka kita pelru penguatan pemberdayaan politik pemilih,” paparnya.

Perilaku politik pemilih untuk tidak sekadar pada tahap sosialisasi dan partisipasi. Bahwa datang ke TPS pemilih harus sudah berpikir akan mendapatkan apa untuk jangka lima tahun kepemimpinan pemimpin yang dipilihnya.

“Pertanyaannya adalah setelah datang memilih terus pulang dapat apa? Maksud saya adalah setelah dia dari TPS, dia kembali kemasyarakat dan berharap, bahwa yang menjadi anggota DPRD, gubernur, maka rakyat Jateng yang akan dibahagiakan. Kira-kira itu intinya sosialisasi perilaku demokrasi,” katanya.

Sementara, Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyanzah menyampaikan, baik buruknya penyelenggaraan pemilihan tergantung dari proses pendataan pemilih. Daftar pemilih yang berkualitas akan menghasilkan pemilu yang berkualitas juga.

“Khusus di Jateng, masyrakat juga harus responsif terkait pemutakhiran DPT oleh KPU, misal jika KPU jemput bola manyarakat harus menanggapi pula,” katanya.

Selain itu UU electoral sistemnya, ada perubahan penghitungan suara. Dari sisa kuota terbanyak menjadi saint legue murni, dimana bilangan pembagi kerangka ganjil 1,3,5, dan 7. Yang digunakan menentukan alokasi kursi parpol dalam Pemilu 2019.

“Kita berharap penyelenggara dan stake holder betul-betul koordinatif dalam Pilkada dan pemilu, saya yakin ketika mengikuti aturan yang sama tak ada problem,” pungkasnya. (aam/mg8)