JATENGPOS.CO.ID, SOLO – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menggelar Muktamar Ilmu Pengetahuan dengan menghadirkan dua pembicara kunci, yaitu Wakil Menteri Agama RI, Dr. Romo H.R. Muhammad Syafi’i, S.H., M.Hum., dan Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, B.Eng., M.M., M.BA, di Auditorium UNS, Solo, Sabtu (7/12).
Ketua Lakpesdam Jateng Mokhamad Zainal Anwar, mengatakan acara ini bertujuan menggali solusi strategis dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia melalui perspektif agama, civil society, dan ketahanan pangan.
Ada dua sesi dalam muktamar ini yakni Plenary dengan tema “Merefleksikan Kembali Peran NU sebagai Civil
Society”. Adapun Sesi Panel, yang dibagi menjadi tiga sub-tema dengan konsep roundtable discussion.
Muktamar tahun ini berfokus pada tiga isu penting yakni Swasembada Pangan dengan Pertanian Organik, dengan fokus pada problem distribusi hasil pertanian.
Strategi Pemberdayaan dan Pengabdian NU, yang menekankan pada pemberdayaan berbasis pesantren dan jamaah. Dan Indonesia dalam Peta Geopolitik Terkini, dengan perhatian khusus pada dampak masuknya Indonesia ke dalam BRICS.
Keynote speaker pertama Dr. Romo H.R. Muhammad Syafi’i membahas pentingnya peran civil society dalam membangun kehidupan bersama yang adil dan beradab. Ia menyoroti perlunya revitalisasi masjid sebagai pusat peradaban, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW.
“Masjid harus mengembalikan peran historisnya. Selain menjadi tempat ibadah, masjid harus menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan sosial, misalnya melalui program pemberdayaan UMKM atau beasiswa pendidikan bagi anak-anak,” jelasnya.
Dalam sesi ini, Dr. Syafi’i juga mengumumkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama serta peluncuran program studi Manajemen Pendidikan Pesantren. Langkah ini bertujuan memperkuat kontribusi pesantren dalam sistem pendidikan nasional.
Sedangkan, Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, dalam sesi berikutnya, menyoroti masalah ketahanan pangan di Indonesia, terutama dalam distribusi pupuk subsidi yang sering kali tidak tepat sasaran.
“Pada tahun 2025, proses distribusi pupuk akan disederhanakan. Sistem kartu tani akan dihapus, sehingga pupuk dapat langsung didistribusikan dari pabrik ke petani,” ujarnya.
Selain itu, Sudaryono memaparkan rencana pemerintah untuk mengembalikan fungsi Bulog sebagai badan pembeli gabah langsung dari petani, menghilangkan peran pedagang perantara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas harga gabah.
Ia juga menekankan pentingnya pembukaan lahan baru di 12 provinsi untuk memperkuat ketahanan pangan. “NU, sebagai organisasi masyarakat terbesar di dunia, memiliki peran strategis dalam mengembangkan model ketahanan pangan berbasis komunitas,” kata Sudaryono.
Melalui diskusi yang mendalam, muktamar ini menegaskan peran strategis NU sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, pemberdayaan sosial, dan penguatan pendidikan berbasis pesantren. Harapannya, rekomendasi dari forum ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. (dea/rit)
