Tinggal di Rawan Longsor 35 KK Sambirejo Sragen Enggan Pindah

Ilustrasi.

JATENGPOS.CO.ID, SRAGEN – Sebanyak 35 kepala keluarga (KK) Dukuh Sijeruk, Desa Musuk Kecamatan Sambirejo, Sragen yang tempat tinggalnya rawan longsor menolak di relokasi. Pasalnya, dari 47 KK yang rumahnya di area rawan longsor, hanya 12 KK yang bersedia pindah. Selain itu, keengganan warga untuk pindah, lantaran relokasi juga terancam mundur. Selain itu juga masih kesulitan mencari tanah pengganti.
Seperti diketahui beberapa wilayah kawasan Kecamatan Sambirejo rawan terkena bencana longsor. Terutama yang tepat berada di lereng gunung lawu. Salah satunya Dukuh Sijeruk, Desa Musuk.

Sejak awal tahun lalu pemerintah kabupaten Sragen mencarikan relokasi untuk warga yang rawan terdampak longsor di Dukuh Sijeruk, Desa Musuk. Bahkan pemerintah desa juga turut membantu mencarikan tanah pengganti. Namun lokasi yang tepat hingga kini sulit didapatkan.

Sebenarnya upaya relokasi ini dapat disegerakan. Pasalnya tindakan ini sebagai langkah mengurangi kemungkinan terjadi korban jiwa. Namun kendala seperti tanah pengganti dan sikap tarik ulur warga yang direlokasi membuat masalah ini menjadi terhambat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sragen Supriyatno  menyampaikan ada kendala terkait relokasi warga terancam longsor. Masalah utama yakni pada warga sendiri. ”Dari informasi yang kami peroleh, dari 47 KK yang rawan terkena longsor, baru 24 KK yang mau pindah, namun verifikasi terakhir justru setengahnya membatalkan, jadi tinggal 12 KK,” terangnya.

Terkait alasan warga, pihaknya mengaku ada beragam. Mulai sudah merasa aman dan sebagainya. Meski demikian pihaknya khawatir ada ulah oknum yang membujuk warga untuk menolak direlokasi.

Dia menyampaikan padahal warga sudah membubuhkan tanda tangan untuk bersedia pindah. Hal ini menjadi semakin sulit jika melihat penyesuaian anggaran yang disediakan. Pihaknya akan melapor dan berkonsultasi kepada Bupati lebih dahulu.

Selain itu, pihaknya juga terbentur masalah pencarian lahan pengganti. Pihak kepala desa sudah merekomendasikan tanah pengganti milik warga. Namun pemilik justru menaikkan harga jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Hal tersebut terbentur pada anggaran yang tersedia. ”Sudah ada anggarannya untuk tanah 3.000 meter, Rp 150 juta, namun karena seperti ini kondisinya dan serapan tinggal menghitung hari, sepertinya sulit direalisasikan,” tandasnya.

Dia menyampaikan sebenarnya ada tawaran di dekat sungai, namun tidak direkomendasikan karena mewaspadai banjir bandang. Ada lagi tanah dengan kecuraman yang tinggi, sehingga cukup sulit pengolahannya. ”Sebenarnya sudah dapat rekomendasi harus pindah, dari BPBD maupun badan Geologi, BPBD juga menyarankan tanah pengganti juga harus disurvey dahulu,” bebernya. (ars/saf)