JATENGPOS.CO.ID, DEMAK – Netralitas TNI dan Polri adalah harga mati, demikian ditegaskan Bowo Sidik Pangarso , Wakil Ketua Komisi VI DPR RI usai Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, kerjasama MPR RI dengan
Kabupaten Demak kemarin. Kegiatan ini sendiri berlangsung di Ruang Paripurna,DPRD Demak, tersebut, dan dihadiri oleh ratusan aktivis perempuan Demak.
Menurutnya, kenetralitasan TNI dan Polri itu bersifat mutlak, baik dalam penyelenggaraan Pileg maupun Pilpres. Hal ini seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 (9) Tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam politik praktis, karena itu TNI harus netral dan tidak berpihak pada siapapun. Hal yang sama juga berlaku bagi anggota Polri yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 (28) Tahun 2002 tentang Polri, bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
“Kami mengharapkan agar TNI dan Polri selalu netral dan tidak mudah terpancing. Baik TNI maupun Polri saling bersinergi dalam menjalankan tugasnya, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tugas TNI dan Polri antara lain menjamin kelancaran, keamanan, dan kesuksesan Pileg dan Pilpres 2019. Mereka harus memegang teguh komitmen netralitas dan jati dirinya untuk tidak terlibat politik praktis,” ujar Bowo.
Menurutnya, sebagai prajurit, mereka harus bisa menjaga kepercayaan rakyat, dan jangan sampai dinodai, dirusak atau dihancurkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Selain menyinggung masalah netralitas TNI dan Polri, Bowo juga mengajak tim sukses calon presiden maupun pendukung kedua kandidat capres untuk membawa kesejukan dalam berkampanye. Jangan sampai melakukan kampanye hitam dan yang menjurus ke hoax maupun ujaran kebencian.
Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari partai Golkar ini, kampanye hitam tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
“Kampanye itu bukan malah saling menjelek – jelekan antara satu dengan lainnya, itu tidak sesuai dengan falsafah Pancasila, ” jelas Bowo.
BSB mengajak seluruh kader dan simpatisan partai politik serta kandidat calon presiden dan pendukungnya, untuk berkampanye dengan damai dan sejuk. BSP meminta agar kampanye yang menodai suku, ras, agama dan golongan (SARA) harus dihindari.
“Kampanye yang positif, biarkan nanti rakyat yang memilih, ” pungkasnya. (adi)
