JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Berbagai risiko tekanan global dan domestik berpotensi memengaruhi perkembangan inflasi ke depan. Untuk memitigasi potensi risiko tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) dengan topik ”Mitigasi Risiko Eksternal dan Domestik terhadap Inflasi Jawa Tengah”.
HLM TPID Provinsi Jawa Tengah dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Harian TPID Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyampaikan laporan berbagai kegiatan pengendalian inflasi yang mengacu kepada strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
“TPID Provinsi Jawa Tengah juga telah menyusun peta jalan pengendalian inflasi 2022-2024,” katanya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra menyampaikan, kenaikan harga komoditas internasional merupakan tekanan utama inflasi dari sisi eksternal. Sementara dari sisi domestik, tekanan inflasi bersumber dari peningkatan ekspektasi konsumsi masyarakat seiring dengan arah pemulihan ekonomi, dan kenaikan beberapa tarif administered (a.l. tarif cukai rokok dan tarif PPN).
“Meskipun terdapat potensi peningkatan inflasi, namun inflasi Jawa Tengah di tahun 2022 diperkirakan tetap berada pada rentang sasaran inflasi 3%+1%,” ujarnya.
Selanjutnya, hadir sebagai narasumber Isy Karim, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan, yang menyampaikan perkembangan harga dan pasokan terkini, serta kebijakan pemerintah dalam stabilisasi harga bahan pokok.
Menyikapi berbagai risiko tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberikan beberapa arahan diantaranya, meminta Kepala Daerah menyiapkan politik pangan yaitu menyiapkan alternatif tanaman pendamping di luar padi, seperti jagung, singkong, dan tanaman lainnya.
Gubernur Jawa Tengah juga meminta Satgas Pangan untuk melakukan berbagai upaya agar penimbunan bahan pokok khususnya minyak goreng tidak terjadi di Jawa Tengah. Lebih lanjut, Gubernur juga menekankan pentingnya pemantauan harga konsumen dan produsen serta ketersediaan pasokan, sehingga dapat menjadi early warning dan dasar pengambilan keputusan secara tepat dan efektif.
“Untuk itu, kami secara khusus meminta kepada setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah secara rutin mengkinikan data Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi (SiHati) Jawa Tengah,” tukasnya
HLM TPID Provinsi Jawa Tengah juga dirangkaikan dengan launching pengembangan SiHati 4.0, yang berfokus pada penambahan informasi penurunan harga pada dashboard, data produksi dan harga produsen yang diintegrasikan dengan Sistem Logistik Daerah (Sislogda), dan pengembangan SiHati Mobile untuk percepatan pembahasan isu terkini dan pengambilan keputusan.
Pengembangan SiHati 4.0 tersebut menjawab kebutuhan ketersediaan informasi harga dan pasokan yang terkini, sehingga dapat menjadi pendukung berbagai program pengendalian inflasi di Jawa Tengah.
Kegiatan HLM TPID Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara hybrid pada 22 Maret 2022 yang dihadiri oleh seluruh anggota TPID Provinsi Jawa Tengah secara luring.
Sementara secara daring, kegiatan diikuti oleh seluruh TPID kabupaten/kota di Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai tekanan risiko eksternal dan domestik dapat dimitigasi dengan baik, sehingga mendukung pencapaian sasaran inflasi 3,0%+1%.(aln)
