JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III 2024 mencatatkan nilai positif sebesar 4,93% (yoy) dengan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024 sebesar 73,87. Adapun laju inflasi November 2024 tercatat sebesar 0,26% (mtm) naik jika dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,19% (mtm).
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Jateng 1, Bayu Setiawan mengatakan, indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di Jawa Tengah turut menunjukkan optimisme (>100) sebesar 134,3 (mtm) dan lebih tinggi daripada IKK Nasional sebesar 125,9 (mtm). Di sisi lain, Nilai Tukar Petani (NTP) pada November 2024 perlu diperhatikan sebab mencatatkan nilai 112,16, turun dibanding bulan sebelumnya.
“Sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 100,45 naik dibanding bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan daya tukar dari harga-harga produk pertanian maupun perikanan tetap terjaga dengan baik,” katanya.
Perkembangan Kinerja Fiskal Regional APBN sampai dengan bulan November 2024 mencatatkan kinerja optimis. Penerimaan APBN Jawa Tengah mencapai Rp105,47 triliun (84,54%), sementara realisasi Belanja APBN mencapai Rp104,14 triliun (88,30%) terdiri dari Belanja Kementerian Lembaga (K/L) mencapai Rp37,69 triliun (77,69%) dan Belanja TKD mencapai Rp66,45 triliun (95,71% dari pagu).
Realisasi belanja K/L secara nominal tumbuh 12,41% (yoy) terutama dipengaruhi peningkatan realisasi belanja modal 8,04% (yoy) karena peningkatan belanja infrastruktur. Selain itu, belanja barang tumbuh 13,44% (yoy) utamanya untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.
Di sisi lain pada APBD Jawa Tengah, terdapat Pendapatan Daerah dengan capaian realisasi sebesar Rp101,98 triliun (88,80%) dan Belanja Daerah dengan realisasi Rp90,52 triliun (75,74%). Kontribusi realisasi TKDD terhadap pendapatan APBD sampai dengan 30 November 2024 sebesar Rp66,45 triliun atau 65,15% dari total realisasi pendapatan APBD.
Kinerja Kredit Program Pemerintah Pemerintah terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan pada UMKM dengan memberikan program pembiayaan kredit pemerintah yaitu KUR dan UMI.
“Sampai dengan 30 November 2024, realisasi penyaluran kredit program terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp46,27 triliun (tumbuh 19,26%, yoy) untuk 911.686 debitur yang didominasi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai penyaluran mencapai Rp22,86 triliun,” tukasnya.
Penyaluran KUR terbanyak di Kab. Pati sebesar Rp2,78 triliun untuk 53.609 debitur dan terkecil di Kota Magelang Rp0,13 triliun untuk 2.363 debitur. Sedangkan realisasi penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp 1,32 triliun (tumbuh 13,56%, yoy) untuk 236.892 debitur yang didominasi sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai penyaluran mencapai Rp982,52 miliar. Penyaluran UMi terbanyak di Kab. Brebes sebesar Rp97,92 miliar untuk
20.616 debitur dan terkecil di Kota Magelang sebesar Rp2,58 miliar untuk 609 debitur.
Ditinjau menurut skema penyalurannya, realisasi KUR didominasi pada skema mikro dengan jumlah penyaluran Rp33,53 triliun untuk 837.935 debitur yang mayoritas perempuan. Sedangkan bank penyalur terbanyak ada pada Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp33,01 triliun untuk 796.593 debitur.
Sedangkan realisasi UMi mayoritas ada pada penyaluran pada skema kelompok sebesar Rp1,16 triliun untuk 271.162 debitur yang mayoritas juga perempuan dengan penyalur terbanyak dari Permodalan Nasional Madani sebesar Rp1,03 triliun untuk 237.051 debitur.
Pemerintah terus membangun tata kelola yang baik dalam menjaga keuangan negara secara profesional, kompeten, hati-hati, dan berintegritas.
APBN akan terus dikelola dengan baik sehingga menjadi instrumen yang efektif dan kredibel dalam menjaga kepentingan bangsa, negara, dan perekonomian secara berkelanjutan.(aln)
