Kebijakan ini bila diambil, lanjutnya, selain akan membuat instabilitas keamanan di Timur Tengah dan proses perdamaian Palestina dan Israel tentu akan menjadi keprihatinan dunia.
Ia mengatakan salah satu konsekuensi yang harus dipikirkan oleh pemerintah AS adalah keamanan dan keselamatan warga dan badan hukum AS di berbagai belahan dunia terutama di Timur Tengah dan negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim.
Ini karena masyarakat setempat bisa saja menunjukkan ketidak-setujuannya dengan cara-cara mereka sendiri. Hal-hal yang berbau AS akan menjadi target kemarahan.
“Disinilah pemerintah berbagai negara termasuk Indonesia harus meningkatkan kewaspadaannya,” kata dia.
Pemerintah negara sahabat tentu mempunyai kewajiban untuk memastikan agar hal-hal yang berbau AS tetap dijaga, kata dia.
Namun karena banyaknya warga dan aset mungkin ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah manapun.
“Masyarakat berbagai negara termasuk Indonesia harus dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan anarkis terhadap hal-hal yang berbau AS, terutama warganya,” kata dia.
Justru warga AS harus didekati dan diimbau agar mereka melakukan tindakan-tindakan agar kebijakan Trump tidak diimplementasi.
Ia mengatakan Rakyat AS dapat melakukan demo besar-besaran, bahkan ke lembaga peradilan agar menghentikan implemetasi kebijakan Trump kalau kebijakan sudah bulat diambil.
“Ketika komunikasi para pemimpin dunia dengan Trump gagal maka satu-satunya upaya agar kebijakan tidak terimplementasi adalah melalui rakyat AS. Rakyat AS lah yang berdaulat dan rakyat AS yang dapat melakukan berbagai upaya terhadap kebijakan Trump dan kedudukan Trump sebagai Presiden,” pungkas dia. (ant/udi).
