UMJ Ajak Masyarakat Peduli Isu Uyghur

Wawancara Eksklusif - Dr. Asep Setiawan, MA, Kaprodi Magister Ilmu Politik FISIP UMJ

JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA – Praktik genosida yang dialami Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok terus memantik perhatian dan kepedulian masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim. Berbagai upaya dilakukan untuk mengkampanyekan kebenaran tindakan pelanggaran kemanusiaan tersebut dengan sejumlah bukti, dari sekedar hanya dugaan dan rumor. 

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dengan Pusat Kajian Uyghur (Center for Uyghur Studies) pada 14 November 2022 lalu adalah salah satu dari sekian upaya memprimadonakan kasus Uyghur agar setara dengan kasus Palestina dan Rohingnya yang cukup mendapat animo umat muslim di Indonesia.  

Dr. Asep Setiawan, MA, Kaprodi Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada kesempatan wawancara dengan media ini mengungkapkan bahwa pola kerjasama yang dibangun dengan Center for Uyghur Studies yang berkantor di Washington DC akan diwujudkan dalam aktifitas advokasi akademik yang lebih kongkrit.

Kerjasama pada tingkat universitas bersifat lebih umum melingkupi kajian dengan topik Uyghur, riset dan kerjasama di bidang akademik lainnya. Berikutnya format realisasi kerjasama akan diturunkan di tingkat fakultas dan dilanjutkan pada tingkat program studi.

“Dalam perjanjian ini Program Studi Ilmu Politik akan menggelar seminar internasional mengenai masalah Uyghur dari perspektif Asia, perspektif Timur Tengah dan perspektif Uyghur sendiri. Selain itu juga akan dilakukukan kuliah secara virtual di kelas,” ungkap Asep Setiawan.

Lebih rinci Asep mengatakan seminar nasional ini akan membahas masalah Etnik Uyghur di China dari berbagai Perspektif di Asia. Bagaimana kebijakan negara-negara di Asia termasuk juga Indonesia terhadap masalah Etnik Uyghur, apakah pemerintah melakukan advokasi atau pembelaan seperti halnya Indonesia terhadap Rohingnya. Bagaimana aspek masyarakat Timur Tengah dan pemerintah di kawasan Timur Tengah sebagai sesama muslim memperhatikan masalah Etnik Uyghur

Berikutnya juga dilakukan pertukaran pemikiran mengenai bagaimana perlindungan Etnik Uyghur di China dari masyarakat Internasional termasuk di Asia. “Dalam Undang-Undang Dasar kita diamanhkan untuk menjaga perdamaian dunia serta bagaimana melindungi minoritas dengan melakukan advokasi melalui kegiatan masyarakat,” tegasnya.

Tidak kalah penting, salah satu tujuan seminar tersebut adalah mengangkat kesadaran di dalam masyarakat Indonesia dan pemerintah tentang pentingnya memberikan perlindungan kepada Etnik Uyghur, selain itu kita juga berkewajiban secara Internasional dalam melindungi umat Islam dan umat manusia serta masyarakat pada umumnya.

Dr. Asep Setiawan, MA, Kaprodi Magister Ilmu Politik FISIP UMJ

Kurang Populer

Dibandingkan dengan isu Palestina dan Rohingnya, isu Uyghur dinilai kurang populer di Indonesia, padahal skala peristiwa yang terjadi memiliki dampak yang besar dari sudut pelanggaran kemanusiaan. Kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dengan Center for Uyghur Studies salah satunya adalah rangka mendudukkan kasus Uyghur setara dalam hal memperoleh perhatian masyarakat di Indonesia. 

“Kami akan mengundang berbagai kalangan perguruan tinggi, mahasiswa, juga para pengambil kebijakan. Diharapkan dengan adanya diskusi tersebut muncul kesadaran dalam masyarakat. Mendengar dan memberikan simpati terhadap minoritas yang tertindas di sana. Selanjutnya kami akan melakukan diseminasi informasi kepada publik terhadap nasib Etnik Uyghur. Yang juga penting, kami akan memberikan hasil seminar kepada pemerintah sebagai rekomendasi kebijakan kepada Kementrian Luar Negeri,” papar Asep Setiawan.

Ditambahkan, dalam dunia akademik pihaknya akan memberikan hasil seminar, penelitian ataupun hasil workshop kepada pemerintah melalui policebreak. Kemudian mengirimkan surat kepada pemerintah, DPR atau Kementrian Luar Negeri dan jika diperlukan dikirim ke kantor presiden.

“Selama ini dari yang kami pantau dari Pemerintah Indonesia menyikapi isu Etnik Uyghur dianggap sebagai masalah dalam negeri China dan bukan urusan Indonesia. Demikian juga Pemerintah China meminta masyarakat Internasional tidak campur tangan ke dalam negeri. Oleh karena itu kami berharap Pemerintah Indonesia menaruh perhatian terhadap masalah ketidakadilan di dunia Internasional,” tegasnya.

Secara spesifik Asep juga mengharapkan kerjasama ini sebagai media bertemunya berbagai kemanusiaan, aktivis HAM, LSM, Anggota DPR serta perwakilan Kementerian Luar Negeri. “ Selain itu juga kalangan media juga kami harapkan untuk memperhatikan masalah-masalah Uyghur ini sebagai bagian dari kepedulian,” imbuh Kaprodi Magister Ilmu Politik FISIP UMJ ini.

International Seminar on Uyghur

Asep Setiawan mengungkapkan bahwa jaringan dan komunikasi internasional sudah terbentuk dan berjalan afektif. Hal ini tentu akan sangat mendukung terselenggaranya seminar yang akan berlangsung pada tanggal 28 November 2022 besok.

“Kami juga memiliki grup diskusi yang melibatkan Organisation of Islamic Cooperation (OIC) yaitu organisasi pemuda yang tergabung dalam Kerjasama Negara Islam (OKI) karena adanya perbedaan waktu di Indonesia dengan Washington dan Canada yang cukup lama maka kami memutuskan Senin tanggal 28 November jam 9 pagi dan di sana Jam 9 malam kami juga berharap ada narasumber dari teman-teman OIC Turki, kami juga menyiarkan lewat zoom meeting dan juga YouTube,” tambah Asep yang juga Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers ini. 

Sejumlah nara sumber akan dihadirkan dalam International Seminar on Uyghur diantaranya Abdul Hakim Idris sebagai direktur eksekutif Center for Uyghur Studies yang akan berbicara tentang peranan diaspora dalam mendukung hak-hak Etnik Uyghur, Abdulmuqtedir Udun berbicara tentang sejarah singkat Uyghur dan adanya genosida yang masih berlanjut, kemudian Asep Setiawan sendiri yang membahas tentang respon Indonesia dan negara Asia terhadap masalah Uyghur.

“Juga ada Dr. Ryantori beliau adalah dosen Universitas Profesor Doktor Moestopo (Beragama) sekaligus direktur eksekutif Indonesian Society for Middle East Studiest yang membahas respon negara-negara Timur Tengah terhadap Uyghur,” papar wartawan senior ini.

Penerbitan Buku

Sementara untuk kerjasama lainnya, dalam waktu dekat juga akan disusun sebuah buku yang merupakan kumpulan dengan topik Uyghur dari perspektif Asia Tenggara dalam bahasa Inggris maupunn bahasa Indonesia. 

“ Buku tersebut akan memuat mengenai perkembangan Etnik Uyghur di dalam Negeri China seperti adanya berita tentang pelarangan menunaikan ibadah oleh pemerintah pusat. Kemudian juga peran diaspora Uyghur yang kita tahu ada di Amerika Serikat dan Eropa terhadap nasib mereka di Uyghur. Berikutnya kita juga akan mengangkat kebijakan pemerintah dan publik terhadap masalah Uyghur dari negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara dan yang terakhir tentu saja kita juga menulis tentang kepedulian masyarakat Islam termasuk OKI terhadap masalah Etnik Uyghur,” tambah peraih Gelar master Hubungan Internasional Universitas Birmingham Inggris ini.

Selain riset, kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dengan Center for Uyghur Studies adalah saling memberikan beasiswa maupun program kemahasiswaan. Format teknisnya bisa dengan melakukan kegiatan magang atau kunjungan ke Pusat Studi Uyghur bukan hanya di Amerika Serikat tetapi juga etnik di Eropa dan Kanada. “Diharapkan dengan adanya project kecil ini membuat mereka lebih menyatu dan mungkin juga ada visitasi untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah dan menyampaikan aspirasi,” tegasnya. 

Sementara untuk sistem pendanaan, untuk saat ini masih berasal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, ke depan diharapkan fund raisingatau pengumpulan dana dari masyarakat yang peduli melalui diselenggarakannya pameran atau sejenisnya.

Kerjasama antara UMJ dengan Center for Uyghur Studies ini juga merupakan bentuk kepedulian Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam mendorong Indonesia ikut berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia serta meningkatkan persahabatan. Selain itu juga ikut melindungi kelompok-kelompok yang perlu pembelaan atau injusticedimana terjadi ketidakadilan di dunia internasional. 

“Kami juga menginnginkan dengan instrumen akademis. Mudah-mudahan kedepan kita mungkin akan ada promosi kebudayaan Uyghur, bazar Uyghur mungkin film atau apapun itu yang sesuai,” rincinya.

Asep mengungkapkan terselenggaranya kerjasama ini sendiri sebenarnya bukanlah yang pertama, karena sebelumnya pihaknya sudah menjalin perjanjian kerjasama dengan Pusat Informasi Palestina di Kuala Lumpur Malaysia untuk membahas soal hubungan Melayu dengan Palestina.

“Jadi dengan pengalaman pribadi melihat bagaimana di dunia internasional Indonesia sebagai sebuah negara, universitas dan juga sebagai sebuah institusi pendidikan perlu meningkatkan partisipasi dalam menjaga perdamaian dunia. Universitas yang ada di Indonesia diharapkan ikut berkontribusi sekecil apapun,” pungkas peraih gelar  Doktor Hubungan Internasional dari Fisip Unpad Bandung ini. (zil)