JATENGPOS.CO.ID. GEDUNG BERLIAN– Anggota Komisi E DPRD Jateng Moh Zen ADV mengatakan pelaksanaan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) SMP / MTs 2018 yang sudah berlangsung dua hari kemarin tidak berjalan sesuai dengan harapan.
Selain masih banyak sekolah yang belum bisa melaksanakan UNBK dengan mandiri, pelaksanaan UNBK juga harus mundur karena server eror.
“Persoalan kalau masih banyak sekolah yang belum bisa melakukan UNBK secara mandiri jauh-jauh hari sudah diketahui. Namun soal pelaksanaan UNBK molor, ini persoalan yang muncul secara tiba-tiba dan bikin panik. Mundurnya bervariasi, ada yang hanya 10 menit, 30 menit bahkan ada yang 90 menit,” katanya kemarin.
Selama dua hari kemarin Komisi E DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja melakukan pantauan UNBK. Selasa kemarin melakukan pantauan di Solo.
Menurut Zen, persoalan yang muncul dalam pantauan dewan ternyata tidak hanya server eror sehingga soal tidak muncul. Namun juga karena masih banyak komputer tiba-tiba ngadat karena termakan usia. “Banyak computer yang jadul (jaman dulu). Lagi seris-seriusnya mengerjakan soal, tiba-tiba eror, komputer ngadat,” kata politisi PKB ini.
Zen menambahkan, pelaksanaan UNBK harus dievaluasi. Bahkan, kalau perlu, ke depan tidak dilaksanakan lagi. Toh kelulusan seorang murid tidak ditentukan oleh UNBK. Ujian dilakukan dengan kertas seperti dulu juga tidak masalah.
“Dari pada terus dilakukan UNBK, kenyataannya masih banyak kendala di lapangan. Terlebih UNBK bukanlah satu-satunya cara yang paling akurat untuk melihat kemampuan akademik seorang murid. Kendala seperti itu tidak hanya terjadi di tingkat SMP, namun juga SMA,” terangnya.
Zen menyatakan, sejauh ini belum semua sekolah memiliki infrastruktur lengkap. Masih banyak sekolah belum memiliki komputer. Kalaupun sudah memiliki, jumlahnya belum sesuai dengan jumlah murid yang ada, sehingga harus dijadwal sampai tiga kali sehari. Sekolah yang belum punya komputer harus mengungsi ke sekolah lain.
“Kenyataan di lapangan seperti itu, jadi pemerintah jangan memaksakan diri. Jika UNBK masih dilanjutkan, pemerintah harus segera memenuhi kebutuhan komputer. Tidak hanya sekolah negeri, namun juga sekolah swasta,” kata Ketua PGSI Jawa Tengah ini.
Anggota Komisi E Karsono manambahkan, pelaksaan UNBK tidak berjalan mulus. Seperti persoalan tidak munculnya soal ujian computer. Dalam kondisi seperti ini, yang dirugikan tentu murid, mereka bisa telat mengerjakan bahkan harus mengulang.
“Kalau harus mengulang atau mengikuti ujian susulan itu akan memengaruhi kesiapan dan psikologi anak-anak”, ungkap legislator PKS dari dapil Jateng VII itu. (saf/muz)
