JATENGPOS.CO.ID. PATI– Warga Kabupaten Pati yang tergabung dalam Paguyuban Petani Pati (Papat) melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Pati, Senin (23/4). Mereka menuntut agar kartu tani yang menjadi program Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dibatalkan. Sebab, kartu tani dianggap ribet dan menyusahkan petani.
Koordinator aksi, Kasturin mengatakan, selama pemberlakukan kartu tani itu, banyak petani yang mengalami kesulitan dalam proses proses adminitrasi. Terlebih, prosesnya harus ada deposito di bank terlebih dahulu, sehingga banyak petani yang menganggap ribet.
“Ditambah lagi, petani harus bergabung ke kelompok tani. Sementara yang tidak tergabung dalam kelompok tani, tidak bisa menebus pupuk bersubsidi. Belum lagi menunggu proses pengesahan dari RDKK mulai dari desa hingga ke nasional. Ini kan proses yang menyulitkan petani namanya,” ujar Kasturin.
Menanggapi demo puluhan orang petani tersebut, Kepala Dinas Pertanian Pati Muchtar Efendi, menjelaskan bagi petani yang sudah memiliki kartu tani, tetapi belum bisa menggunakannya, maka akan dibantu oleh pengecer agar kebutuhan pupuknya bisa terpenuhi.
“Nanti dikios juga diarahkan, diajari bagaimana caranya menggunakan kartu tani. Kalau masih tidak bisa, pemilik kios bisa menggesekkan kartunya sehingga, mereka bisa menebus pupuk bersubsidi,” ungkapnya.
Sementara bagi petani yang belum mempunyai kartu tani, mereka bisa mendaftar dulu ke kelompok tani setempat agar dibuatkan Rencana Definitif Kelompok Kerja (RDKK). Akan tetapi, untuk pupuk nonsubsidi, proses pembeliannya tidak harus menggunakan kartu tani.
“Semuanya masih bisa diatur. Saat ini petani juga masih bisa untuk membuat RDKK usulan, sehingga kebutuhan pupuk bersubsidinya nanti bisa terpenuhi. Kami mampunyai tim pendamping untuk menggunakan kartu tani itu,” ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, penggunaan kartu tani ini untuk menjamin keamanan ketersediaan pupuk. Petani tidak bisa menebus pupuk bersubsidi melebihi target yang sudah ditentukan. Sehingga, kebutuhan pupuk ini bisa terbagi secara merata. (mel/udi/muz)