Utang Subsidi Rp22 Triliun Segera Dilunasi Pemerintah

JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) akan segera mendapatkan pelunasan utang subsidi dari pemerintah. Besarnya utang subdisi untuk Pertamina sebesar Rp20 triliun dan untuk PLN sebesar Rp12 triliun.

Pelunasan sendiri akan dilakukan pemerintah dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani . Menurutnya, angka utang subsidi di kedua BUMN tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun, dari hasil audit BPK tersebut pemerintah telah membayarkan utang subsidi kepada PLN sebesar Rp 5 triliun. Sehingga selama dua tahun ke depan pemerintah akan melunasi total utang subsidi untuk dua BUMN sebesar Rp 27 triliun.

Baca juga:  Turunkan Pekerja Mengajar di SLBN Boyolali

“Untuk Pertamina itu sekitar Rp 20 triliun, kemudian PLN itu Rp 12 triliun, tapi di 2017 ini sudah kita cicil sebagian Rp 5 triliun, sehingga estimasi masih ada Rp 7 triliun,” kata Askolani di Kementerian Keuangan, Jakarta, seperti dikutip dari detikfinance.

Askolani menjelaskan pelunasan utang subsidi ini juga dialokasikan di APBN 2018, dimana masuk ke dalam pos cadangan, atau sesuai hasil audit dari BPK. Sedangkan utang subsidi pemerintah juga ada untuk pupuk yang nilainya diatas Rp 10 triliun.

iklan

“Ini nanti sesuai mekanisme dan kemampuan fiskal kita, pagu daripada cadangan dari pelunasan cicilan ini akan kita manfaatkan untuk memenuhi kewajiban di 2018 dan kita ini sejalan dengan audit BPK tahun 2016, BPK sudah meminta pemerintah untuk mencadangkan dan estimasi kita bisa selesaikan dalam 1 sampai 2 tahun ini,” jelasnya.

Baca juga:  Menko Airlangga Dampingi Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Tunai Warung dan PKL

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam beberapa tahun ke depan diharapkan APBN tanah air bersih dari tunggakan subsidi. “Jadi seperti 10 tahun yang lalu melunasi, semoga bersih lagi APBN-nya. Termasuk yang sudah kita bayar adalah BBM untuk TNI, tapi kalau ini soal kredibilitas APBN jadi mekanismenya sesudah audit, dan mengikuti alokasi APBN,” kata Sri Mulyani.

Diketahui, realisasi subsidi energi dan non energi pada 2017 mencapai Rp 166,3 triliun atau 95,5% dari target Rp 168,9 triliun. Khusus untuk subsidi energi realisasinya melebihi dari apa yang ditargetkan.

Sepanjang 2017 pemerintah menyalurkan subsidi energi sebesar Rp 97,6 triliun atau 108,7% dari target APBN-P sebesar Rp 89,9 triliun. Tingginya realisasi penyaluran subsidi energi ini dikarenakan pemerintah telah membayar utang subsidi kepada dua BUMN yakni Pertamina dan PLN. (dot/mar)

Baca juga:  Menko Airlangga Terima Kunjungan Wamenlu Republik Ceko
iklan