JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko mengingatkan kepada penerima bantuan keuangan desa (bankeudes) dari pemerintah provinsi, untuk tetap fokus pada penggunaannya yaitu guna pembangunan desa. Baik secara administrasi atau pemanfaatannya, harus tetap patuh pada aturan yang ada.
“Selain itu, pemanfaatannya harus bisa memiliki dampak positif bagi masyarakat. Gunakan dengan baik, menerapkan asas keadilan dan administratif. Program harus berdampak positif bagi masyarakat desa setempat,” katanya, Jumat (26/8/2022).
Pasalnya bantuan dapat dipergunakan perangkat desa untuk pengembangan daerahnya ataupun untuk penyertaan modal BUMDes-nya. Dia juga mengingatkan kepada semua perangkat desa untuk selalu tertib administrasi. Sehingga dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban tidak ada kendala di kemudian hari.
“Kami sangat mengimbau kepada pemerintah desa untuk selalu tertib administrasi dalam penggunaan anggaran tersebut. Harus berhati-hati dan transparan agar tidak menjadi masalah dikemudian hari,” kata politisi Gerindra tersebut.
Ditekankan kepada seluruh stakeholder dan perangkat desa yang terlibat dalam proses penerimaan bantuan keuangan untuk transparan dan akuntabel dalam proses penyusunan tata kelola keuangan di tingkat pemerintahan desa.
Heri Pudyatmoko berharap, dengan adanya Bantuan Keuangan Desa, BUMDes bisa mendapat support sehingga dapat meningkatkan PAD di desa masing-masing dan dapat mensejahterakan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Bankeudes memang dimaksudkan untuk percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Artinya bantuan yang diberikan bukan merupakan satu-satunya sumber anggaran melainkan sebagai stimulus dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui swakelola.
“Tujuan utama dari swakelola adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa yang masih kental kultur paguyubannya dalam melaksanakan pembangunan dan dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis masyarakat,” katanya.
Dua Skema
Sementara Komisi A DPRD Provinsi Jateng berharap, bantuan keuangan desa (bankeudes) dari pemerintah provinsi tetap fokus untuk pembangunan desa. Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi A, Muhammad Yunus, saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Wonogiri, baru-baru ini.
Dalam pemberian bantuan, digunakan dua skema, yang pertama skema prestasi untuk BUMDes berkembang dengan baik. Dan kedua dengan skema regulasi untuk menciptakan peluang BUMDes bekerja sama dengan pihak ketiga.
“Untuk distribusi bantuan kepada BUMDes, Provinsi Jateng memiliki dua cara yaitu lewat prestasi dan regulasi. Prestasi untuk BUMDes yang memang menunjukkan perkembangan usahanya, sedangkan regulasi agar BUMDes mampu bekerja sama dengan pihak ketiga. khususnya dalam hal bantuan modal,” ucap Yunus.
“Bantuan sudah disalurkan dengan baik, meskipun masih ada beberapa kendala. Untuk desa wisata, kami bersedia membantu jika wisata itu harus dikelola dengan baik sehingga menjadi desa wisata yang lebih maju lagi,” kata Soenarno, anggota Komisi A DPRD Jateng.
Mendengarnya, Kepala Dinas PMD Kabupaten Wonogiri, Antonius Purnama Adi mengakui permasalahan yang ada di lapangan yakni terkendala menggali potensi untuk dijadikan sebagai unit usaha. Khususnya di daerah yang tidak memiliki sumber daya alam.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan bantuan keuangan (bankeu) kepada tiga OPD yang menangani pemberian bankeu pemdes. Disperakim bantuan RTLH untuk 11.417 lokasi dengan nilai bantuan yang dialokasikan Rp 137.004.000.000. Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata berupa pengembangan desa wisata Rp 18.500.000.000. Dan bidang Sarpras Perdesaan Dinas Permadesdukcapil Provinsi Jateng sebesar Rp 1.662.977.500.000. Bantuan itu untuk pembangunan sarpras di 12.425 titik.(sgt)
