Walikota Salatiga Terancam tak Gajian

Ilustrasi.

JATENGPOS.CO.ID, SALATIGARapat paripurna DPRD Kota Salatiga dengan agenda Penandatanganan Persetujuan bersama Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga tahun 2017 – 2022 kembali batal digelar karena dewan yang hadir tidak kuorum, Senin (20/11).

Rapat paripurna ini merupakan kali kedua setelah agenda paripurna pertama yang digelar pada Jumat (17/11) gagal karena juga tidak kuorum. Dewan yang tidak hadir  kali ini sebanyak 11 orang, dari 25 anggota yang ada.

Gagalnya penandatangan RPJMD ini menimbulkan konsekuensi terhadap Walikota, Wakil Walikota dan anggota Dewan.  Karena sesuai aturan yang berlaku mereka akan mendapatkan sanksi.

Plt Kabag Hukum Pemkot Salatiga Ardiyantara menjelaskan, sesuai Permendagri No 86 tahun 2017 pasal 71 disebutkan bahwa apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJMD, maka anggora DPRD dan gubernur, bupati/walikota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan (gaji dan lainnya, red) yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama tiga bulan. Sedangkan untuk sanksi administratif selama enam bulan.

“ Karena RPJMD gagal disahkan, maka konsekuensinya Walikota, Wakil Walikota dan anggota Dewan tidak mendapat gaji selama tiga bulan,” jelasnya.

Sementara Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Agung Susetyo menambahkan, bila mengacu kepada Permendagri No.86 tahun 2017, maka pemberlakuan sanksi tidak dibayarkan hak keuangan, mulai berlaku untuk bulan depan.

”Mengacu kepada aturan itu maka Walikota, Wakil Walikota dan anggota Dewan tidak mendapatkan gaji selama tiga bulan terhitung mulai Desember. Untuk yang lainnya PNS tidak masalah,” jelasnya.

Sementara Ketua DPRD Salatiga Teddy Sulistio mengatakan, setelah agenda paripurna pertama gagal karena tidak kuorum, ada waktu maksimal tiga hari untuk menggelar agenda paripurna lagi. “Pihaknya sudah melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Dewan dengan mengundang anggota untuk hadir di rapat paripurna lagi, namun faktanya banyak yang tidak hadir,” katanya.

Teddy menjelaskan, karena pengesahan RPJMD gagal, maka selanjutnya akan diserahkan kepada Gubernur Jateng untuk dievaluasi. Hanya saja, Ketua DPRD Teddy Sulisito saat itu tidak sampai menunggu waktu 2 x 1 jam usai yang hadir dinyatakan tidak kuorum. Teddy kemudian pulang karena sakit.

Sementara Wakil Ketua DPRD Salatiga M. Fathurrahman mengatakan, karena ketua (Teddy Sulistio, red) di tengah agenda paripurna sakit dan pulang, maka agenda pengesahan RPJMD diagendakan kembali Selasa (hari ini, red).

”Di aturannya maksimal tiga hari setelah agenda paripurna pertama batal. Dua hari yang dimaksud dua hari jam kerja. Paripurna pertama Jumat (17/11), maka Sabtu dan Minggu tidak dihitung, sehingga masih ada waktu. Tadi kita jalin komunikasi antar fraksi,” ujarnya. (deb/muz/ct7)