JATENGPOS.CO.ID, PATI – Wakil Bupati (Wabup) Pati Saiful Arifin (Safin) memimpin rapat Replikasi Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan progam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati secara virtual di ruang Paringgitan Pendopo, Senin (12/7).
“Meskipun saat ini masih di tengah kondisi pandemi Covid – 19, namun pengentasan kemiskinan tetap menjadi salah satu prioritas yang harus dilaksanakan di Kabupaten Pati”, tutur Safin.
Wabup pun menegaskan, bagaimanapun juga yang dapat memberikan suatu kemanfaatan bagi semuanya ialah dengan menekan angka kemiskinan.
Oleh sebab itu, lanjutnya, instruksi dari Gubernur Jateng juga menuntut semua pihak agar dapat bekerja ‘kroyokan’ menggandeng semua pihak guna menekan angka kemiskinan di Kabupaten Pati.
“Setiap kepala OPD yang ada memang tidak semuanya mampu mengampu wilayah – wilayah yang menjadi sasaran. Namun, OPD yang besar dapat mengampu dua sampai tiga desa yang jadi sasaran. Akan kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Mungkin terlihat sepele, tetapi mengurangi angka kemiskinan memang salah satu prioritas yang harus dilaksanakan”, ujarnya.
Wakil Bupati pun menyebut bahwa berdasarkan data yang ada, angka kemiskinan di Kabupaten Pati masih di bawah angka nasional.
Angka standar kemiskinan nasional, menurut Wabup, ialah 10,19%, Kabupaten Pati 10,08% sedangkan angka kemiskinan Provinsi Jateng sebesar 11,84%.
“Kalau dari sisi warna memang kita Kabupaten Pati ini zona hijau. Namun meskipun demikian, kita masih perlu untuk meningkatkan kinerja dalam menekan angka kemiskinan. Saya berharap pada seluruh OPD untuk dapat bahu – membahu, kroyokan tujuannya agar sesegara mungkin angka kemiskinan di Kabupaten Pati turun sesuai dengan harapan bersama”, jelasnya.
Wabup Safin menilai bahwa kerja keras ini merupakan tugas utama di tengah pandemi yang harus dilaksanakan selain prioritas di bidang kesehatan. Karena itu, selain pembangunan fisik, perlu pula untuk menciptakan kesejahteraan di tengah masyarakat di setiap wilayah yang ada.
Safin menambahkan, terdapat 48 desa di Kabupaten Pati yang menjadi sasaran pengentasan kemiskinan.
Pihaknya mengimbau pada OPD yang bertanggungjawab mengampu untuk tidak memilih – milih desa melainkan desa tersebut langsung dibagi pada OPD yang bertugas.
“Angka kemiskinan di Pati pada tahun 2019, kita sudah menginjak satu digit yaitu 9,46%. Akan tetapi di tahun 2020, dengan adanya pandemi yang berdampak di semua sektor, mengurangi kekuatan ekonomi di masyarakat. Maka meskipun Kabupaten Pati ada di 10,08%, tapi masih di bawah angka nasional dan provinsi”, paparnya.
Namun demikian, Wabup mengingatkan agar semua pihak tidak semata – mata langsung berbangga diri tapi semua pihak dituntut untuk selalu bahu – membahu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Pati. (mas/gus)
