JATENGPOS.CO.ID, MAGELANG — Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz melantik Direktur Perusahaan Umum Air Minum Kota Magelang Bambang Pulunggono di Pendopo Pengabdian, kompleks rumah jabatan wali kota setempat, Kamis.
Rilis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Magelang di Magelang, Kamis, menyebutkan Bambang Pulunggono berasal Kabupaten Grobogan itu, dilantik dalam jabatan tersebut setelah lolos serangkaian selekssi yang diadakan Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang. Bambang berhasil menyisihkan empat kandidat pada tahap wawancara dan tes kepatutan.
Pelantikan mantan Direktur PDAM Kabupaten Grobogan itu sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Magelang Nomor 539/231/112 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang.
Wali Kota Nur Aziz juga melantik Ketua dan Anggota Dewan Pengawas PDAM Kota Magelang, berdasarkan SK Wali Kota Nomor 539/232/112 Tahun 2021 tentang Dewan Pengawas PDAM Kota Magelang.
Mereka, masing-masing Taufiq Nurbakin (ketua) yang juga Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Magelang dan Joko Prasetyo (anggota), mantan Anggota DPRD Kota Magelang dan Wakil Wali Kota Magelang periode 2010-2015.
Aziz mengatakan menjadi pemimpin semua lembaga itu memang berat, antara tanggung jawab yang dikerjakan tidak sama seperti di swasta.
Oleh karena itu, ia berpesan para pejabat tidak berorientasi pada kekayaan.
“Jadi pejabat jangan berpikir jadi kaya. Jadi wali kota pun tidak bisa. Untuk direktur dan dewan pengawas yang penting jujur, kalau jujur itu enak, hatinya tidak gelisah,” kata dokter Aziz, panggilan akrabnya.
Ia optimistis pejabat yang dilantik mampu bekerja dengan baik. Apalagi PDAM perusahaan yang strategis.
Ia menyatakan perlunya PDAM memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat.
“Citra baik pemerintah, salah satunya bergantung pada kualitas pelayanan penyediaan air bersih,” katanya.
Bambang Pulunggono mengaku ingin memajukan PDAM Kota Magelang, terutama mengatasi tingkat kebocoran pipa yang selama ini masih terjadi sehingga merugikan masyarakat.
“Kami ingin mengembangkan perusahaan ini, karena tingkat kebocoran di sini sangat tinggi,” katanya.
Menurut dia, pengendalian sistem non revenue water (NRW) mesti dilakukan. Water meter yang tidak berfungsi dengan baik akan diganti. Begitu pula dengan pipa-pipa kuno peninggalan Belanda yang sudah rusak harus diperbaiki.
“Dengan begitu tingkat NRW yang saat ini sekitar 35 persen, bisa ditekan setidaknya sampai 20 persen. Ini sudah keuntungan,” katanya.
Dia mengatakan penyediaan air bersih bukan semata tanggung jawab PDAM tetapi juga pemerintah daerah sesuai dengan amanat PP 54/2017.
Ia akan mengajukan anggaran penyertaan modal pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan kebocoran tersebut dan keperluan lainnya.
“Pemda wajib memberikan fasilitas penyertaan modal untuk penggantian water meter, maupun pipa, dan lainnya,” ungkapnya. (fid/ant)
