JATENGPOS.CO.ID, SOLO – APBD Perubahan (APBD-P) 2021 Kota Solo akhirnya digedok setelah dibahas secara maraton selama sepekan terakhir. DPRD pun menyetujui angka yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yakni untuk Pendapatan sebesar Rp1,94 triliun dan Belanja Rp 2,18 triliun.
Walikota Solo, Gibran Rakabuming mengatakan terkait pendapatan yang ditarget Rp1,94 triliun, pihaknya optimistis bisa terjangkau. Pasalnya, angka tersebut diajukan setelah mempertimbangkan efek selama Pandemi Covid-19 terhadap pemasukan yang bisa didapat Pemkot.
Termasuk dampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKKM) Level 4 yang kini tengah berjalan.
“”Doakan saja semoga (target PAD) itu Tercapai. Di sisa lima bulan lagi ini diharapkan bisa tercapai,” kata Gibran.
Dalam pandangan akhirnya, Gibran memaparkan jika sumber pendapatan dalam APBD-P 2021 di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp514 miliar, pendapatan transfer Rp1,3 triliun serta pendapatan daerah yang sah Rp59 miliar.
“PAD sendiri terdiri pajak daerah yang diproyeksikan sebesar Rp303 miliar, retribusi daerah sebesar Rp 60 miliar, hasil pengelolaan kekayaaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp12,8 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp137,4 miliar,” paparnya.
Sementara itu, untuk belanja daerah meski secara umum tidak ada perubahan selama pembahasan, namun ada sejumlah penyesuaian. Diantaranya besaran belanja operasi yang mengalami pengurangan Rp3,3 miliar menjadi Rp1,6 miliar. Kemudian, belanja modal mengalami penambahan Rp3,3 miliar menjadi Rp409 miliar.
“Untuk belanja memang ada sejumlah pengurangan dan penambahan. Pengurangan seperti untuk belanja modal guna perbaikan jalan, pembangunan gedung, penambahan aset dan lain-lain. Tapi ada juga belanja yang ditambah seperti untuk belanja tidak terduga yang bertambah Rp100 miliar,” jelas Sekda Kota Solo, Ahyani.
Ia tidak menampik jika pengurangan belanja tersebut ditujukan untuk menutup defisit karena adanya penyesuaian target pendapatan sebagai dampak pandemi Covid-19.
“Ya termasuk untuk menutup belanja tidak terduga, kan dari pengajuan Rp10 miliar bertambah jadi Rp110 miliar. Penambahan ini kan juga untuk penanganan Covid-19, jadi ada pos-pos yang tidak urgent kita kurangi,” ungkapnya. (jay)
