JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR – Dana Desa didorong penggunaannya untuk pemberdayaan masyarakat selain pembangunan infrastruktur. Khususnya, di bidang pertanian organik.
Pasalnya petani organik merasa belum dapat perhatian pemerintah. Hanya saja butuh pengawalan terhadap usulan tersebut di tingkat Desa.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP saat membuka training of trainer sekolah lapang pertanian modern sistem organik kelompok tani anggota klaster padi di Desa Karangbangun, Jumapolo, Rabu (13/10). Nampak hadir dalam acara itu, Wakil Bupati Karanganyar, Rober Christanto dan Kepala Dinas Pertanian Karanganyar, Siti Maesaroh.
“Dana Desa dari masyarakat dan dipakai masyarakat. Pemakaiannya untuk apa, harus sesuai persetujuan desa. Maka dari itu pengusul perlu aktif memperjuangkan usulannya. Enggak masalah itu ke bidang pertanian. Toh Dana Desa sifat penggunaannya pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur desa,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Ia menilai, pemberdayaan dapat mengarah ke pertanian, peternakan, perkebunan, UMKM dan sebagainya. Tentunya pengucuran anggaran didasari skala prioritas. Hal itu disampaikan menanggapi pertanyaan di forum tersebut perihal kemanfaatan Dana Desa bagi pembangunan pertanian organik. Sebab, petani organik merasa kurang diperhatikan pemerintah.
Lebih lanjut Dolfie mengatakan, petani tetap harus bersemangat bercocok tanam. Sebaliknya, pemerintah juga wajib memberi kemudahan petani melalui regulasi. Tujuannya melindungi mereka dari problem pemupukan, sarana bercocok tanam dan pascapanen.
“Jangan sampai petani kita sulit. Masalah impor Pemerintah harus ambil peran,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Bupati Karanganyar Rober Christanto mengakui perlunya Dana Desa diprioritaskan membiayai infrastruktur pertanian. Ia meyakini pertanian menopang laju perekonomian secara riil.
“Pertanian kita ini yang menopang laju ekonomi. Dana desa untuk pengembangan pertanian harus diprioritaskan,” tandasnya. (yas)
