JATENGPOS.CO.ID, DEMAK – Pembinaan kader PPKBD (Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) terus digencarkan oleh Dinpermades P2KB Kabupaten Demak. Seperti diketahui bahwa Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) merupakan jejaring kerja pemerintah di tingkat desa/kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator KB desa/kelurahan dan membantu kepala desa/lurah dalam melaksanakan program KB.
Mengingat pentingnya tugas dan fungsi PPKBD inilah pemerintah dalam hal ini Dinpermades P2KB terus mengintenskan pembinaan terhadap kader-kader PPKBD supaya bisa memaksimalkan tugas-tugas mereka. Beberapa tugas kader PPKBD diantaranya adalah membuat rencana kerja, mendata sasaran dan potensi sumber daya (pemetaan), mengkoordinasikan kegiatan/program dengan pihak terkait, mengelola dan membina program Keluarga Berencana di tingkat Desa, dan memberikan penyuluhan, memberikan motivasi, memberikan konseling kepada masyarakat.
Kemudian juga melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan program Keluarga Berencana di tingkat Desa, dan kegiatan lain yang merupakan program Pemerintah.
Kadinpermades P2KB Kabupaten Demak Drs. Daryanto, MM melalui Kabid P2PP Sukardjo, SKM, M.Kes kepada wartawan menjelaskan, pembinaan kader PPKBD kemarin juga dilaksanakan di Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Pelaksanaan pembinaan ini dihadiri 17 PPKBD dari 21 desa, PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) Kecamatan Wonosalam.
Menurut Sukardjo yang juga sebagai narasumber, kegiatan dimaksudkan untuk melakukan pembinaan kinerja PPKBD selama tahun 2021. Dipaparkan persentase pencapaian KB Baru di setiap desa di kecamatan wonosalam.
“Pencapaian persentase KB Baru paling rendah dari desa Kerangkulon. Setelah dilihat persentasi per alat kontrasepsi, pencapaian rendah dikarenakan KB Baru Non MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) masih rendah,” jelas Sukardjo.
“Setelah dilakukan tanya jawab dengan PPKBD dan PKB, ditemukan masalah pencatatan mengenai peserta KB Baru Non MKJP. Hal ini juga dialami oleh beberapa desa yang mengalami presentasi rendah,” terangnya.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Sukardjo memberikan saran untuk PPKBD berperan aktif datang ke fasilitas kesehatan swasta di desa setempat. Sehingga catatan untuk pengguna KB Baru non MKJP dapat tercatat. Diharapkan pencatatan dan pelaporan KB dapat lancar, sehingga semua pencapaian akseptor KB dapat menyeluruh.(*)
