JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Semarang merasa prihatin atas kenaikan harga BBM subisidi oleh pemerinah pusat. Pihaknya secara tegas menolak kenaikan harga yang dinilai menyakiti hati masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang dari Fraksi PKS, M. Jauhari Mahmud mengatakan, kebijakan pemerintah pusat tersebut sangat memukul kondisi masyarakat khususnya masyarakat kecil yang berperan banyak terhadap perekonomian negara.
“Masyarakat belum selesai menghadapi pandemi COVID-19, saat ini kita belum endemi, sudah dihadapkan pada kondisi ekonomi yang berat. Tiba-tiba ada kenaikan harga BBM subsidi, ini sangat melukai hati masyarakat,” ujar Juahari yang juga Ketua DPD PKS Kabupaten Semarang ini kepada Jateng Pos di ruang fraksi PKS, kemarin.
Disebutkan, ada beberapa catatan yang harus dijadikan acuan pemerintah untuk mencabut kebijakan tersebut. Selain kondisi perekonomian masyarakat belum siap, pemernitah justru membuat mega proyek yang manfaatnya saat ini tidak menyentuh langsung kepada masyarakat luas.
“Banyak sekali mega proyek seperti IKN dan kereta Cepat Jakarta-Bandung dijalankan. Katanya tidak ingin membebani APBN tapi justru sangat membebani. Akhirnya masyarakat yang harus menanggung dampaknya, harga BBM dinaikkan. Subsidi dikurangi besar-besaran, justru mega proyek dijalankan,” tegasnya.
Catatan lain disebutkan Jauhari, alasan kebijakan pemerintah sangat tidak populis. Di saat beberapa negara di ASEAN seperti Malaysia mempertahankan harga BBM RON 95 sama seperti Pertalite di kisaran Rp 7.000,- per liter, di Indonesia harga naik drastis menjadi Rp 10.000,- per liter.
“Ada juga Pertalite produk VIVO harganya masih Rp 8.900,- per liter. Pertamina yang menjadi penopang kebutuhan pelayanan BBM subsidi bangsa ini harganya malah naik drastis,” tandasnya.
Partai PKS juga berharap kebijakan pemerintah pusat ini harus segera ditindaklanjuti pemeritah daerah mengantisipasi adanya inflasi yang mempengaruhi perekonomian masyarakat Kabupaten Semarang.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Semarang, Joko Widodo menambahkan pihaknya prihatin terhadap ketidakterpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil. Alasan menaikkan harga BBM karena subsidi sudah mencapai Rp 502 triliun oleh para pakar ekonomi dimentahkan bahwa subsidi tidak sebesar itu.
“Pakar ekonomi menyebutkan pemerintah pusat melakukan gimmic, karena subsidi tidak sebesar itu (Rp 502 triliun, red) bahkan subsidi BBM, TDL dan gas elpiji itu pun hanya sekitar Rp 200 triliun. Sisanya utang pemeritah terhadap PLN, Pertamina,” ujarnya.
Solusi mengurangi subsidi, lanjut Joko, pemerintah bisa melakukan penghematan di Pertamina. Hemat sebesar 20 persen saja oleh para pakar ekonomi disebutkan, pemerintah bisa mendapatkan ratusan triliun rupiah.
“Penghematan bisa dilakukan misalkan, mengurangi gaji Direktur dan Komisaris di BUMN, tidak monoton harus rakyat yang menanggung beban dari BBM. Ini menyangkut hajat orang banyak, perekonomian dihantam begini (kenaikan harga BBM, red) tidak akan efektif bisa berkembang,” tandasnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Semarang Nafis Munandar mengatakan Fraksi PKS sebagai wakil masyarakat Kabupaten Semarang mendukung penuh penolakan yang dilakukan Fraksi PKS DPR RI.
“Semua masyarakat Indonesia terdampak kenaikan harga BBM, begitu juga masyarakat di Kabupaten Semarang, karena itu kami Fraksi PKS di daerah turut memperjuangkan menolak kenaikan harga BBM,” tambahnya. (biz/muz)
