JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengonsolidasikan lima program ekonomi biru bersama para pimpinan perguruan tinggi perikanan dan kelautan seluruh Indonesia dalam Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia dan Seminar Nasional Bertajuk Society 5.0 dan Ketahanan Bencana untuk Pembangunan Pesisir Berkelanjutan di Gedung Prof. Soedarto Universitas Diponegoro, Semarang, Selasa (20/9).
“Implementasi Ekonomi Biru diharapkan bisa menekan ancaman kerusakan ekologi akibat berbagai kegiatan ekonomi yang memanfaatkan laut,” ucap Menteri KP Trenggono saat menyampaikan materi sebagai keynote speaker.
Menurutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan lima program utama berbasis ekonomi biru untuk menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan ekonomi.
Pertama terkait perluasan konservasi laut sehingga mampu mencapai target 30 persen produk kelautan pada tahun 2050. Kedua, penangkapan ikan secara terukur agar populasi ikan terjaga dan tidak over fishing. Ketiga, peningkatan budidaya untuk menciptakan produk perikanan yang menjadi championnya negara.
“Keempat adalah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil karena serangannya adalah pragmatisme ekonomi. Maka harus dicegah. Kalau pesisirnya rusak maka laut juga tidak sehat dan kemudian bencana lebih mudah. Kelima, bulan cinta laut yaitu dalam setahun ada satu bulan nelayan diminta tidak menangkap ikan tetapi membersihkan sampah di laut dan kami berikan kompensasi,” katanya.
Selain itu, kementerian kelautan dan perikanan juga terus melakukan patroli sebagai pencegahan pencurian ikan di perairan Indonesia. Paling rawan adalah daerah Natuna Utara dan perbatasan dengan Filipina. Tahun ini cuma lima kapal yang ditangkap, lebih kecil dari masa lalu.
“Kapal ini diserahkan ke kejaksaan dan nanti akan kami minta agar diserahkan kepada nelayan untuk kepentingan produksi. Jadi lebih bermanfaat,” ujarnya.
Hal tersebut berbanding lurus dengan harapan dari Rektor Universitas Diponegoro Prof. Yos Johan Utama yang menyampaikan bahwa upaya pembangunan kelautan dan perikanan perlu dilakukan dengan memberikan fasilitasi, alat, pendidikan, dan akses bagi masyarakat yang kurang mampu yang berkecimpung di dunia kelautan dan perikanan.
“Anak-anak nelayan perlu diberikan kesempatan untuk belajar, sehingga secara bertahap dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir,” tambahnya.
Selain itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mendukung adanya program ekonomi biru ini sebagai upaya transisi dari pembangunam berbasis daratan menuju pembangunan berbasis kelautan.
“Kalau kita kalkulasi kekayaan laut kita luar biasa, ini menjadi modal penting dalam ocean based oriented”, ujar Ganjar.
Ganjar mendorong perguruan tinggi dan sektor lainnya untuk bahu-membahu mengedukasi terkait pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan. Di antaranya terkait over fishing atau penangkapan ikan berlebihan dan juga adanya potensi bencana di pesisir Selatan dan Utara Jawa. (prast.wd/biz/sgt).
