JATENGPOS.CO.ID, DEMAK – BKKBN Provinsi Jawa Tengah mengadakan rapat koordinasi terkait proyek prioritas nasional (Pro-PN) di ) di Nava Hotel Tawangmangu, Karanganyar.
Acara tersebut diikuti oleh para kepala Dinas organisasi perangkat daerah (OPD) bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (Dalduk KB) dari 35 kabupaten kota atau yang mewakili.
Selain itu, juga dihadiri para sekretaris Dinas OPD Dalduk KB dari 35 kabupaten kota atau yang mewakili se-Jawa Tengah.
Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari (Kamis-Jum’at, 22-23 September 2022) itu, menjadi ajang koordinasi bagi kabupaten kota, termasuk Kabupaten Demak.
Kegiatan yang diselenggarakan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dengan mengusung tema Review Pengelola Pro PN Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ini, guna mewujudkan keluarga Indonesia yang sehat dan berkualitas.
Adapun, sebagai narasumber kegiatan review adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Widwiono. Juga dari sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, ketua Tim Pokja Bidang KBKR, ketua Tim Pokja Bidang KSPK, ketua Tim Pokja Dalduk, ketua Tim Pokja Adpin, ketua Tim Pokja Latbang, OPD KB Kabupaten Semarang, OPD KB Kabupaten Klaten dan dari Fakultas Psikologi UNS Solo.
Kepala Dinpermades P2KB Demak, Taufik Rifai menyampaikan, dalam koordinasi Pro-PN ini, masing-masing kabupaten kota diperintahkan agar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dengan sebaik-baiknya dalam rangka mengawal program Bangga Kencana.
“Tujuannya adalah dapat meningkatkan capaian kinerja yang telah ditentukan dan anggaran yang tersedia dapat terserap sesuai kondisi kabupaten kota masing-masing,”katanya.
Taufik menambahkan, salah satu program Bangga Kencana adalah fokus pada pro-PN tersebut. Yaitu, terkait dengan BKB, BKR, BKL hingga UPPKS. Program ini memiliki kelompok yang dijadikan program prioritas nasional. Ruang lingkup Pro-PN ini sendiri meliputi, antara lain, pencegahan stunting melalui 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dengan sasaran kausbid yang mrlalukan penanganan BKB. Juga penyuluh KB pembina wilayah BKB dan kader.
“Perlu kita ketahui, ketika 1000 HPK tidak dioptimalkan, maka akan memberikan dampak stunting pada anak. Sebab, angka stunting ini, termasuk di Demak cukup tinggi. Karena itu, penanganan stunting menjadi prioritas bagi Pemkab Demak, utamanya bagi Dinpermades P2KB,” ujarnya. (*)
