JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Presiden Joko Widodo menyerahkan Sertipikat Tanah untuk masyarakat Jawa Tengah secara virtual dari Istana Negara. Kegiatan tersebut juga diikuti beberapa perwakilan masyarakat dari 33 Provinsi Indonesia secara daring pula. Khusus untuk masyarakat Jawa Tengah bertempat di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Kamis (1/12). Total ada 1.552.000 sertifikat yang diserahkan oleh Presiden. Sementara itu, ada perwakilan 120 orang yang hadir langsung di Istana Negara yang berasal dari beberapa daerah.
Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa ia sangat senang dalam kesempatan tersebut dapat menyerahkan sebanyak 1.552.000 sertipikat untuk masyarakat di 33 Provinsi. Menurut Presiden, sertifikat merupakan bukti sah atas kepemilikan tanah. Ia berpesan kepada pemegang sertifikat supaya tahu berapa meter persegi tanah yang dimiliki supaya tidak salah.
“Tolong kalau pegang sertifikat harus tahu berapa meter persegi tanah yang dimiliki, itu bukti hak secara hukum kepemilikan tanah,” katanya.
Presiden juga menjelaskan bahwa ada 126 juta bidang tanah di Indonesia, kala itu ada 46 juta sudah bersertifikat artinya masih ada sekitar 86 juta yang belum bersertifikat. Namun hari ini sudah ada sekitar 100 juta tanah bersertifikat artinya hanya kurang 25,86 jutaan lagi tanah yang belum bersertifikat. Presiden yakin jumlah tersebut dapat diselesaikan di tahun 2025 mendatang.
“Selama bertahun-tahun ada 86 juta tanah yang belum tersertifikat, itulah yang memicu konflik pertanahan. Tetapi hari ini, salah satu konflik pertanahan di Suku Anak Dalam yang sudah ada selama 35 tahun dapat diselesaikan. Semua karena menterinya, wamennya, Kepala Kanwilnya turun ke lapangan. Apalagi Menterinya Mantan Panglima, jadi mafia tanah langsung kabur,” ungkap Presiden disambut tawa semua yang hadir.
Presiden melanjutkan, dengan sertifikat semuanya jelas namun ia berpesan kalau hendak disekolahkan atau dijadikan agunan harus dihitung dahulu kemampuan finansialnya. Ia berharap jangan sampai hutang bank dari jaminkan sertifikat tanah untuk konsumtif.
“Saya titip kalau mau dipakai untuk agunan bank tolong dihitung bisa nyicil ngak, bunganya bisa nyicil ngak kalau ngak bisa ngak usah. Kalau dapat harus dikembalikan jangan sampai dapat 500 juta untuk beli mobil, dapat 40 juta untuk beli motor. Itu hanya dinikmati hanya 6 bulan setelah itu pontang-panting kalau ndak bisa nyicil. Motor, mobil diambil sertifikatnya ilang,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Jateng, Dwi Purnama mengatakan bahwa di Jawa Tengah sendiri ada 21 juta bidang tanah. Pada tahun 2021 sudah ada 15 juta yang bersertifikat, sedangkan tahun ini ada 1 juta yang tersertifikat sehingga total sudah ada 16 juta bidang tanah yang bersertifikat. Untuk target di tahun 2023, ia mengatakan bahwa semua tergantung dari anggaran, akan tetapi pihaknya menargetkan harus lebih dari 1 juta .
“Jawa Tengah sampai dengan saat ini sudah ada 16 juta bidang tanah bersertifikat dari jumlah 21 juta. Untuk konflik pertanahan sepanjang 2022 ini tidak ada yang terlalu signifikan, namun kami merencanakan membuat sistem pengaduan online dengan sebuah aplikasi yang namanya Si Kanjeng. Akan kami launching 2023, diperuntukan untuk melaporkan segala bentuk keluhan, maupun jika ada konflik pertanahan,” ungkapnya.(akh/BIS)
