JATENGPOS.CO.ID, SRAGEN – Sebanyak 10 Desa bakal menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 2023 ini. Meski waktunya cukup mepet, namun sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih memungkinkan dilaksanakan. Tahapan Pilkades ini akan dimulai pada pertengahan tahun.
Kepala Desa yang memasuki akhir masa Jabatan cukup banyak. Diantaranya Desa Ngrombo kecamatan Plupuh, Desa Jambeyan Kecamatan Sambirejo, Desa Puro Kecamatan Karangmalang, Desa Kedungupit Kecamatan Sragen, Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo. Kemudian desa Desa Sunggingan, Desa Girimargo, dan Desa Doyong di Kecamatan Miri. Selanjutnya Desa Ngandul kecamatan Sumberlawang dan Desa Banyurip kecamatan Jenar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen masih memungkinkan menggelar pilkades sesuai ketentuan Surat Edaran Kemendagri yakni sebelum 1 November 2023. Kemudian baru bisa menggelar tahapan pilkades lagi setelah tahapan Pilkada 2024 selesai.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sragen, Pujiatmoko pihaknya sudah menerima SK dari Kemendagri soal pelaksanaan Pilkades tahun 2023. Lantas dia menekankan sudah ada keputusan Bupati bahwa pelaksanaan tetap akan digelar sebelum 1 November 2023.
“Kami setelah menerima surat dari Kemendagri, belum lama menjabat. Bisa digelar sebelum 1 November 2023 atau sesudah Pilkada serentak. Tapi keputusan apapun harus tetap melaporkan ke Gubernur,” terangnya.
Setelah ketentuan dari Kemendagri turun, dia memastikan bupati komitmen menggelar pilkades tersebut sebelum 1 November. ”Kalau bupati sudah komitmen Sragen sebelum 1 November, saat ini memang belum mengirim nota dinas ke Gubernur, karena penentuan hari H-nya kapan belum pasti,” ujarnya.
Puji memperkirakan pelaksanaan pilkades serentak digelar pada pertengahan tahun 2023. Lantaran pada awal tahun ini cukup banyak agenda pemerintah yang sudah terpantau. Seperti momentum ramadan, lebaran, hingga mempertimbangkan aspek keamanan. ”Kalau tahapan pilkades dari awal sampai akhir sekitar 4 bulan, untuk awal-awal Sragen kan sibuk, ada ramadan, hari jadi,” jelasnya.
Sehingga Kemungkinan mendekati pertengahan tahun baru bisa memulai tahapan pilkades. Sehingga 4 bulan sebelum November sudah bisa rampung. Soal pertimbangan bupati menggelar sebelum Pilkada bakal berimbas ke situasi politik, Puji mengaku tidak bisa memastikan. (ars)
