JATENGPOS.CO.ID, YOGYAKARTA – Pengurus Pusat Keluarga Mathaliul Falah (PP KMF) periode 2023-2028 mengadakan Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Kegiatan yang digelar pada 24-25 Februari 2023 di gedung Balai Diklat Industri Yogyakarta ini merupakan event yang krusial bagi perjalanan organisasi KMF dalam lima tahun ke depan.
Ketua Pengurus Pusat Keluarga Mathaliul Falah, H. Marwan Jafar mengatakan, kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta yang terdiri dari jajaran Pengurus Pusat Keluarga Mathaliul Falah & perwakilan Mathaliul Falah. Adapun tema yang diangkat yakni “Awareness, Caring and a sense of belonging”.
“Acara ini ingin membawa semangat kekeluargaan, sesuai dengan diksi ‘keluarga’ yang disematkan namanya oleh Kiai Sahal pada frasa Keluarga Mathaliul Falah, alih-alih kata alumni, serta harapan bahwa KMF mampu membangun kesadaran, kepedulian dan rasa kepemilikan terhadap almamater, dalam mencapai cita-cita menuju insan sholih dan akrom,” kata Marwan Jafar.
Dijelaskan, sejak berdirinya Mathaliul Falah pada 1912, KMF telah memiliki puluhan ribu anggota yang tersebar di berbagai wilayah, dan berkontribusi di berbagai sektor. Namun, potensi warga KMF dirasa belum cukup terkoneksi, sinergis, dan kolaboratif.
‘Oleh karena itu, KMF harus melanjutkan usaha pemetaan jumlah, sebaran, dan potensi anggotanya, juga membangun sarana yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan memanfaatkan sumber daya yang ada,” jelasnya.
Sementara, Kepengurusan PP KMF masa khidmah 2023-2028 yang diketuai oleh Marwan Ja’far, mempunyai program prioritas yakni digitalisasi database alumni, talent mapping, advokasi, dan berbagai program pemberdayaan, sehingga peran KMF dapat dirasakan secara nyata oleh anggotanya & masyarakat dunia.
Dalam rangkaian acara Pelantikan & Rakernas, diselenggarakan juga dua seminar dengan tema “Masa Depan Pesantren dalam Bingkai UU No. 18 Tahun 2019; Tantangan dan Harapan” dan “Strategi Pengelolaan & Pendayagunaan Data Alumni Berbasis Digital”. Seminar ini menghadirkan narasumber K.H. Ulil Abshar Abdalla, Ny. Hj. Badriyah Fayumi, TG Hairus Salim, H. Muqorrobien Ma’ruf, Dr. K.H. Ali Sofwan, dan K.H. Sholahuddin Al-Aiyub.
Marwan menambahkan, pesantren sebagai lembaga yang memberikan pendidikan dalam bidang agama, umum, pembentukan karakter, kepemimpinan harus mampu berkompetisi secara positif dan diarusutamakan, sehingga tidak hanya menjadi skema pendidikan alternatif.
Selain itu, pesantren harus mengawal nilai-nilai luhur yang diajarkannya dengan bersedia berbenah diri memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur serta suprastrukturnya,
untuk mengatasi permasalahan sosial-kultural yang terjadi di pesantren (seperti isu persekusi, kebersihan, dan kesehatan).
“Tak hanya itu, Good networking/jejaring yang memadai, peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan potensi yang bersifat kolaboratif harus diwujudkan agar santri dapat bersaing dalam dunia global yang transformatif di multi sektor untuk mengawal abad kedua Nahdlatul Ulama,” tukasnya.
Adapun modal historis, sosial, dan ideologis santri harus dioptimalkan dengan pemanfaatan teknologi digital di tengah era keterbukaan informasi. Pesantren juga harus tetap menjaga tradisi keilmuan sebagai lembaga tafaqquh fiddin serta terus meningkatkan kapasitas & kemandirian tanpa tergantung ada dan tidaknya UU Pesantren.
“Dalam hal ini, negara juga harus mengafirmasi, merekognisi & memfasilitasi Pesantren dengan sungguh-sungguh sebagai amanat UU no. 18 tahun 2019 melalui penerbitan dan implementasi perda pesantren di berbagai daerah,” tandasnya.(aln/bis)
