RIAU. JATENGPOS.CO.ID- Bupati Meranti Muhammad Adil ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Adil ditangkap bersama sejumlah pejabat strategis.
“Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK. Juga ada pihak swasta,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (7/4/2023).
KPK saat ini masih terus memproses M Adil dan sejumlah pihak yang ditangkap. Bahan keterangan dari beberapa pihak digali dalam kasus ini.
“Saat ini tim KPK masih bekerja. Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak. Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat,” kata Ali Fikri.
KPK menyebut Muhammad Adil ditangkap pada Kamis (6/4) malam. Penangkapan M Adil ini diduga terkait kasus korupsi.
“Tadi malam, (6/4) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Beberapa pihak yang ditangkap diantaranya Bupati,” ujar Ali Fikri.
KPK kini memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Meranti Muhammad Adil setelah ditangkap melalui operasi tangkap tangan.
Gubernur Riau Syamsuar merespons penangkapan KPK terhadap Bupati Meranti Muhammad Adil. Namun Syamsuar masih irit bicara soal OTT KPK itu.
“Itu kan OTT (Bupati Meranti terjaring OTT KPK), memang betul. Ada wakil bupati (Asmar, red), kalau tidak ada bupati ya wakil bupati bertugas. Pemerintahan harus tetap berjalan, belum ada (konfirmasi KPK), tapi kita kan sudah tahu,” kata Syamsuar.
Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Andi Yul membenarkan ada kegiatan KPK di Meranti. Namun, KPK tidak meminjam ruangan di Polres Meranti untuk melakukan pemeriksaan.
“Tidak dibawa ke kantor, langsung dibawa ke Pekanbaru. Ada (Bupati M Adil dibawa),” kata Andi Yul, Jumat (7/4/2023).
Setelah mengamankan sejumlah pejabat dan penyegelan, penyidik KPK langsung membawa Bupati Adil dkk ke Pekanbaru. Penyidik dan pejabat yang diamankan tim anti rasuah berangkat dengan speedboa
Sebelumnya, M Adil pernah mengancam wilayah Meranti akan bergabung dengan negara lain gara-gara kisruh dana bagi hasil (DBH) minyak bumi.
Ancaman itu disampaikan Adil saat bicara soal pembagian dana bagi hasil minyak ke Meranti. Dia menyampaikan protes ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru pada tahun 2022.
Saat protes itu lah dia bicara soal angkat senjata dan Meranti pindah ke negara tetangga. Menurut Adil, jumlah penerimaan DBH Meranti tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di Meranti.
“Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dibalikkan,” kata Adil kepada Lucky dilansir detikcom, Sabtu (10/12/2022) lalu. (dtc/muz)
