Oleh: Tukijo,S.Pd,.M.Pd (Mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan Bahasa,UNNES).
JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG- Pendidikan seringkali digadang-gadang sebagai “senjata paling mematikan” untuk mengubah dunia. Namun, di tanah air, senjata ini seolah sering macet di tengah jalan.
Fenomena lulusan sekolah menengah yang bingung mencari kerja, hingga sarjana yang terjebak dalam antrean pengangguran panjang, memicu pertanyaan besar: Apakah sistem pendidikan kita telah gagal secara struktural, atau kita hanya sedang gagap menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat?
Ironi pertama muncul dari ruang kelas kita yang masih kaku. Selama puluhan tahun, sistem pendidikan Indonesia terjebak dalam budaya menghafal dan mengejar nilai angka di atas kertas. Siswa dilatih untuk menjadi “mesin penjawab soal” daripada “pemecah masalah”. Akibatnya, ketika terjun ke dunia nyata yang penuh ketidakpastian, mereka merasa asing dengan realitas yang tidak memiliki pilihan ganda.
Perubahan kurikulum yang terjadi hampir setiap pergantian kepemimpinan juga menciptakan kegagapan massal. Niatnya adalah pembaruan, namun di lapangan, guru seringkali menjadi korban eksperimen kebijakan yang belum matang. Belum sempat menguasai metode A, mereka sudah dituntut menerapkan metode B. Pendidikan kita seolah kehilangan napas dalam maraton birokrasi, sehingga substansi pengajaran seringkali terpinggirkan demi urusan administrasi yang melelahkan.
Digitalisasi pendidikan pun menghadirkan ironi baru yang kontras. Pandemi lalu memaksa kita melakukan lompatan teknologi, namun yang terjadi justru memperlebar jurang kesenjangan sosial. Di kota besar, akses informasi melimpah ruah, sementara di pelosok, sinyal internet masih menjadi barang mewah. Kegagapan infrastruktur ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi belum diiringi dengan pemerataan hak bagi setiap anak bangsa.
Dunia kerja saat ini menuntut soft skills seperti kreativitas, kolaborasi, dan kecerdasan emosional yang tinggi. Sayangnya, sistem kita masih kaku dengan batasan jurusan yang seolah memenjarakan potensi unik setiap siswa. Banyak anak muda yang “gagap” saat harus bekerja sama dalam tim lintas disiplin karena selama di sekolah mereka hanya dilatih untuk bersaing secara individual demi peringkat kelas yang semu.
Selain itu, ada ironi pedih dalam kesejahteraan pendidik kita. Kita menuntut guru melahirkan generasi emas yang kompetitif, namun banyak dari mereka yang masih harus berjuang dengan gaji di bawah standar kelayakan hidup.
Bagaimana mungkin seorang guru bisa fokus mengasah kreativitas siswa jika pikirannya masih terbebani cara membayar cicilan atau memenuhi kebutuhan dapur esok hari?
Kesenjangan kualitas antara sekolah favorit dan non-favorit juga masih menjadi momok yang menakutkan. Meski kebijakan zonasi berusaha memutus rantai ini, stigma di masyarakat tetap tidak mudah luntur. Orang tua masih berlomba-lomba memasukkan anak ke sekolah tertentu demi gengsi sosial, sementara sekolah di pinggiran tetap harus puas dengan fasilitas yang seadanya.
Kita juga melihat ironi pada orientasi gelar yang berlebihan. Masyarakat kita masih sangat “mendewakan” ijazah formal daripada kompetensi nyata yang dimiliki individu. Hal ini menciptakan pasar gelap skripsi hingga ijazah palsu yang mencederai integritas akademik. Ketika gelar hanya menjadi pajangan dinding tanpa korelasi dengan kemampuan nyata, di situlah pendidikan kita mengalami kegagalan fungsi.
Standar kelulusan yang sering berganti juga menciptakan ketidakpastian bagi siswa. Mereka seringkali dipaksa melampaui standar yang tinggi tanpa didukung oleh proses belajar yang berkualitas. Alhasil, banyak sekolah yang melakukan “katrol nilai” hanya agar statistik kelulusan terlihat cantik di hadapan dinas, sebuah kebohongan publik yang dianggap lumrah demi reputasi.
Budaya literasi kita pun masih menjadi rapor merah yang memprihatinkan. Meskipun angka melek huruf tinggi, minat baca dan kemampuan menganalisis bacaan masih sangat rendah. Siswa kita bisa membaca kalimat, tapi seringkali gagap dalam memahami makna di balik teks tersebut. Ini adalah kegagalan sistemik dalam membangun nalar kritis sejak usia dini.
Di sisi lain, pendidikan karakter seringkali hanya menjadi jargon di atas spanduk sekolah. Tawuran pelajar, perundungan (bullying), hingga perilaku tidak terpuji di media sosial masih marak terjadi. Ini menunjukkan adanya mata rantai yang putus antara apa yang diajarkan di buku teks agama atau kewarganegaraan dengan praktik perilaku sehari-hari di lingkungan sekolah.
Ironi juga terlihat dari nasib lulusan SMK yang awalnya disiapkan untuk langsung bekerja. Data menunjukkan bahwa penyumbang pengangguran terbesar justru seringkali datang dari lulusan vokasi ini. Hal ini mencerminkan adanya ketidaknyambungan (mismatch) antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan industri yang bergerak secepat kilat, membuat sekolah selalu terlambat menyesuaikan diri.
Namun, menyebutnya “gagal total” mungkin terlalu pahit untuk diterima. Indonesia masih memiliki tunas-tunas muda yang berprestasi di kancah internasional dalam berbagai bidang ilmu. Masalahnya, mereka seringkali muncul bukan karena sistem yang mendukung, melainkan karena kegigihan personal yang berhasil “keluar” dari kungkungan sistem yang kaku dan membosankan.
Pemerintah saat ini memang terus mencoba melakukan transformasi melalui berbagai kebijakan merdeka belajar. Namun, transformasi ini akan tetap menjadi kegagapan jika tidak dibarengi dengan perubahan pola pikir (mindset) seluruh pemangku kepentingan. Pendidikan bukan sekadar memindahkan isi buku ke kepala siswa, melainkan menyalakan api rasa ingin tahu yang tak kunjung padam.
Sebagai refleksi akhir, pendidikan kita mungkin tidak sepenuhnya gagal, melainkan sedang berada dalam fase kegagapan yang akut menghadapi disrupsi global. Untuk sembuh dari ironi ini, kita perlu berhenti sejenak mengejar formalitas dan mulai fokus pada satu hal: memanusiakan manusia. Pendidikan harus kembali ke fitrahnya, yaitu memerdekakan pikiran dan membentuk karakter, bukan sekadar memproduksi buruh administratif di masa depan. (*)
