JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR – Pemilu serentak tahun 2024 membutuhkan peran banyak pihak agar konduktivitas dapat terjaga. Setelah tokoh agama, satpam selaku aparat pengamanan terbatas, juga berperan dalam mendinginkan suhu politik jelang Pemilu 2024.
Satpam berperan penting menjadi penengah apabila muncul gesekan di lingkungan kerja akibat para karyawan yang berbeda sudut pandang. Demikian disampaikan Ketua BPD Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Jawa Tengah, Agus Nurwijanarko saat menyampaikan materi workshop perkumpulan satpam Polres Karanganyar (PASKA) bertajuk Peningkatan Kompetensi Satpam dalam rangka Mendukung Pemilu 2024 di rumah dinas bupati, Kemarin (26/10).
“Satpam jadi cooling system untuk Pemilu 2024. Kuncinya, satpam harus netral. Satpam menengahi perselisihan di lingkungan kerja. Makin mendekati pemungutan suara, dimungkinkan warna politik mulai tampak di lingkungan kerja. Jika perbedaan itu memicu gesekan, satpam wajib bertindak mendinginkan suasana,” jelasnya.
Menurut Agus, profesi satpam setara mata pencaharian para profesional lainnya seperti dokter maupun pengacara. Sehingga untuk meraih profesi satpam perlu mengantongi sertifikat keahlian dan kompetensi. Disebutkan dia, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) siap mengakomodasi kebutuhan tersebut. Para satpam, menurutnya tak boleh puas dengan hanya memiliki kualifikasi garda pratama. Namun juga sertifikat kompetensi berlogo garuda emas, dimana kualifikasi satpam diakui secara nasional dan internasional. Kepada para pengguna jasa keamanan, diimbau menggandeng Badan Usaha Jasa Keamanan (BUJP) legal.
“BUJP yang legal pasti memuliakan profesi satpam. Profesi ini tak akan dihargai murah karena memperolehnya susah. Semua sertifikasi dan perizinan harus terpenuhi,” ujarnya.
Di Karanganyar, ia menyebut 90 persen satpam mengantongi legalitas profesi dan tergabung di organisasi. Ia mendorong pemerintah serta para investor mendukung pemenuhan standardisasi satpam.
“Pendidikan satpam memang tidak murah biayanya. Rp3,5 juta-Rp4 juta. Ada beasiswa dari Dinas Ketenagakerjaan, subsidi program dan kami mendorong perusahaan mau menopang biaya itu bagi satpam,” terangnya. (yas).
