JATENGPOS.CO.ID, PEMALANG – Kemiskinan ekstrim di Jateng masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Hal ini bisa dilihat dari angka kemiskinan ekstrim yang masih cukup tinggi, termasuk di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.
Di dua kabupaten tersebut angka kemiskinan masih cukup tinggi. Untuk mengatasinya perlu adanya kerja sama yang intensif antar semua stakeholder. Kerjasama ini melibatkan pemerintah daerah, DPRD Kabupaten/kota, perusahaan swasta, BUMN/BUMD dan masyarakat luas.
Dengan kerjasama yang baik ini maka upaya pengentasan kemiskinan akan semakin mudah dilaksanakan. Demikian dikatakan wakil Ketua DPRD Jateng H Sukirman, SS. Saat ditemui belum lama ini, DPRD Jateng mendorong adanya upaya pemda untuk memberantas kemiskinan khususnya di Kabupaten Pemalang.
Politisi asal PKB ini menekankan, pentingnya peran pemda dalam memberantas kemiskinan di wilayah Jateng khususnya kawasan Pantura barat. Strategi yang lebih efektif dan terarah untuk mengatasi masalah kemiskinan perlu dilakukan segera.
“Pemda harus berperan aktif dalam menciptakan program-program yang dapat membantu masyarakat miskin khususnya di pelosok, karena ini juga bagian dari aspirasi yang berkembang di masyarakat,” katanya.
Sukirman mengatakan, dalam upaya itu maka penting memberikan pendidikan yang layak dan pelatihan keterampilan sebagai bagian dari solusi jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan.
“Pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan kunci untuk memberikan peluang kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, jadi sektor itu harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya.
Dirinya berharap dengan adanya dorongan ini, Pemda dapat merumuskan dan menerapkan strategi yang efektif untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah provinsi ini.
Sementara itu sinergitas dan kolaborasi seluruh stakeholder di Kabupaten Pemalang dalam penanganan kemiskinan ekstrem membuahkan hasil. Pj Sekda Pemalang Moh Sidik yang menuturkan kemiskinan ekstrem di Pemalang berhasil turun hingga di angka 2,78 persen.
Dia mengatakan, kolaborasi antar-stakeholder menjadi kunci keberhasilan Pemalang menurunkan angka tersebut, di mana sebelumnya berada di angka 9 persen dan turun 6,22 persen menjadi 2,78 persen di 2023 ini. Sehingga kini total masih ada 33 ribu masyarakat Pemalang yang akan menjadi fokus penanganan kemiskinan ekstrem.
“Ya sesuai target pemerintah provinsi, kita akan menurunkan kemiskinan ekstrem hingga di angka 0 persen pada 2024 mendatang. Jadi mari kita dukung baik masyarakat maupun seluruh stakeholder yang ada untuk bersinergi dalam penanganan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Ia menjelaskan, delapan layanan dasar yang semakin membaik menjadi faktor utama penurunan angka ini. Yaitu Rumah Tangga Layak Huni (RTLH), air, listrik, jamban, anak tidak sekolah (ATS), disabilitas, stunting, dan pengangguran.
Beberapa penanganan yang dilakukan salah satunya dengan upaya Intervensi secara kolaborasi yang dilakukan secara baik. Yakni melalui APBD provinsi dan kabupaten maupun melibatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Pemalang, seperti Baznas dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta.
“Misalnya upaya intervensi terhadap layanan dasar RTLH dilakukan melalui APBD provinsi, APBD Kabupaten, Baznas maupun dari CSR. Kemudian yang layanan air juga sedang melakukan intervensi melalui APBD provinsi, kabupaten dan PDAM, kemudian jamban tinggal sedikit,” tuturnya. (sgt/anf/adv)
